Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) yang telah diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
NU dan Muhammadiyah menarik diri sebagai mitra, karena dinilai bermasalah.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait mundurnya NU dalam program ini.
Ia mengingatkan agar Kemendikbud tidak melupakan peran NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki andil besar dalam pendidikan di Indonesia.
"Protes kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tolong jangan pernah lupakan sejarah peran NU dalam pendidikan dan pencerdasan kehidupan masyarakat bangsa dan negara termasuk Muhammadiyah."
"Jadi apapun kebijakannya jangan sampai tidak melibatkan NU dan termasuk Muhammadiyah. Kalau enggak kualat minimal yang terjadi," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Jumat (24/7/2020).
Menurutnya, dana bantuan APBN untuk pendidikan sebaiknya diberikan kepada organisasi yang lemah.
Wakil DPR RI ini juga berharap program Kemendikbud ini dapat dievaluasi.
"Karena itu Alhamdulillah ada perubahan saya dikabari Pak Huda dari semula APBN untuk pendampingan penggerak organisasi pendidikan yang sifatnya subsidi itu akhirnya dievaluasi."
"Yang kuat tidak usah dibantu APBN, bantulah yang lemah melalui APBN, bukan yang kuat yang dibantu APBN," imbuhnya.
Baca: Dikritik Muhammadiyah dan NU, Kemendikbud Ungkap Ada 3 Skema Pembiayaan Program Organisasi Penggerak
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan juga menanggapi mundurnya NU dan Muhammadiyah dalam POP yang dikeluarkan Kemendikbud.
Ia akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim setelah masa reses selesai.
"Komisi X sudah sepakat nanti akan segera memanggil mas menteri," ujar Dede, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (23/7/2020).
"Poinnya adalah kita nggak jelas kriteria Program Organisasi Penggerak seperti apa, sehingga akhirnya bisa memasukkan perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dengan CSR," kata dia.
Mundurnya organisasi selevel Muhammadiyah dan NU dari POP tentu menjadikan hal ini juga patut dipertanyakan.
Dede juga sempat membaca berita bahwa LP Ma'arif NU dihubungi secara mendadak untuk menyiapkan berkas agar masuk dalam POP.
Baca: Fraksi PAN DPR Minta Presiden Jokowi Lakukan Evaluasi Terhadap Mendikbud Nadiem Makarim
"Mereka dikatakan dihubungi mendadak sekali hanya dua hari suruh nyiapin berkas-berkas. Tiba-tiba nggak masuk, tiba-tiba ditelpon lagi masuk, jadi kayak main-main. Masa organisasi sekelas NU dibikin kaya sisipan-sisipan aja hanya supaya ada. Ini kan jadi pertanyaan bagi kita," jelasnya.
Politikus Demokrat itu juga mengatakan pihaknya akan mengecek organisasi apa saja yang masuk dalam POP.
Menurutnya itu penting dilakukan guna mengetahui kriteria masuknya organisasi tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP Illiza Sa’adudin Djamal juga mengkritisi program yang dikeluarkan Kemendikbud tersebut.
Menurutnya, cara pemilihan organisasi yang mendapatkan bantuan APBN dari program ini kurang tepat.
"Kami menyayangkan POP yang saat ini anggarannya masih dibahas di DPR itu menyulut kontroversi di tengah masyarakat yang disebabkan kurangnya transparansi yang dilakukan Kemendikbud dalam menyeleksi organisasi penggerak yang akan berkontribusi pada program ini," ujar Illiza, Kamis (23/7/2020).
Apalagi kurangnya transparansi itu, kata Illiza, menyebabkan kekecewaan Muhammadiyah dan NU yang selama ini dikenal sebagai organisasi yang mempunyai sejarah panjang pada kontribusi pendidikan di Indonesia.
(Tribunnews.com/Mohay/Vincentius Jyestha Candraditya)