Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni mengatakan, pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini Kemendikbud mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh.
Kebijakan tersebut adalah Program Organisasi Penggerak, yang dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Nadiem dinyatakan bahwa full pembiayaannya dibebankan pada APBN yang hampir mencapai hampir Rp 600 miliar.
Menurutnya, cukup ironis saat ini ada tiga organisasi Besar yang telah menyatakan mengundurkan diri dalam program organisasi penggerak, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan PGRI.
Baca: Proses Belajar Mengajar Tak Sesuai Harapan, Legislator PAN Soroti Peran Mendikbud
"Yang kita telah ketahui betapa ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di indonesia sejak lama dan informasi bahwa tidak Lolosnya Beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU, dan lainlain," ungkap Ali.
Ali Zamroni merasa tidak kaget. Ia merasa bahwa karena sejak dilantik sampai sekarang banyak sekali kebijakan Nadiem yang kontroversial.
Salah satunya, menurut Ali, mengenai penghapusan nomenklatur pendidikan masyarakat dan kesetaraan yang terjadi demo besar-besaran dari penggiat pendidikan nonformal, yang seakan dinomorduakan.
Baca: Kemendikbud Gelar Talent Scouting untuk Fasilitasi Dosen Raih PhD
"Selanjutnya kontroversi membayar iuran sekolah melalui GoPay, dan kerja sama dan Kemendikbud dengan Netflix, kebijakan pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di satuan pendidikan kerja sama (SPK), dan aksi mahasiswa di masa pandemi ini karena menuntut keringanan UKT," lanjut Ali.
Ia melanjutkan, saat ini sudah tepat jika masyarakat dan para pendidik dari tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi mengevaluasi Menteri Nadiem.
"Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud RI harus dievaluasi karena pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan, jangan sampai adanya titipan dan ditunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan," ungkap Ali.
Meski demikian, Ali memberikan apresiasi atas adanya Program Organisasi Penggerak yang bermanfaat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
Baca: Soal Kisruh POP Kemendikbud, Muhammadiyah Sebut Nadiem Makarim Lecehkan DPR
Ali meminta agar badan independen SMERU yang melakukan seleksi kepada organisasi dalam Program Organisasi Penggerak bersikap transparan mengenai proses dan hasil seleksi terhadap organisasi yang lolos.
“Kami apresiasi SMERU telah melakukan evaluasi dan sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta untuk perbaikan ke depannya. Organisasi yang tak lolos, harus diberitahu kenapa tidak lolos, apa sebabnya, kekurangannya apa," kata Ali seraya berharap agar POP tetap diteruskan dan alokasi anggarannya dibuat lebih fleksibel sesuai kriteria tertentu. (*)