Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah yang mengeluarkan program Bansos Produktif untuk 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang belum tersentuh lembaga pembiayaan (unbankable).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sektor UMKM, terutama sektor informal sangat mendominasi struktur perekonomian Indonesia.
Merujuk data tahun 2019, sektor UMKM menyumbang 60,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
"Maka, kami menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, khususnya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mengupayakan dalam waktu dekat merealisasikan program bantuan uang tunai senilai Rp 2,4 juta per pelaku UMKM," kata Dasco kepada wartawan, Rabu (12/8/2020).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berharap, alokasi anggaran dana sebesar Rp 28,8 triliun untuk 12 juta penerima bantuan ini, bisa dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM.
"Sebagai modal usaha di masa pandemi Covid-19 ini dan mampu menggerakkan roda perekonomian secara optimal," ujarnya.
Baca: Kemenag RI Terima Bantuan Rp 2,5 Triliun untuk Pesantren di Masa Covid-19
Baca: Order Sepi Selama Pandemi Covid-19, Pengusaha WO Berupaya Bunuh Diri Lompat dari Tower
Selain itu, yang patut diperhatikan adalah bantuan dan subsidi bunga UMKM.
"Harus dipastikan terlaksana dengan baik di lapangan," kata Dasco.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan program Bansos Produktif akan dirilis untuk 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang belum tersentuh lembaga pembiayaan (unbankable).
"Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang masing-masing mendapat modal usaha Rp2,4 juta," jelas Teten, pada acara peringatan Hari Koperasi dan Hari UMKM 2020 di Yogyakarta, Kamis (6/8/2020).
Menkop berharap kerjasama dengan seluruh Pemda terkait pendataan bagi siapa yang berhak mendapat bansos tersebut, agar bisa lebih tepat sasaran.
"Seperti misalnya pedagang asongan, kaki lima, bakul pasar, dan sebagainya, yang pasti belum terdata di dinas-dinas terkait," imbuh Teten.