News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Gatot Nurmantyo Jadi Presidium KAMI, Politisi PKS Menyarankan Maju Pilpres 2024 Lewat Partai Politik

Penulis: Faisal Mohay
Editor: Garudea Prabawati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo

Menurutnya dalam organisasi tersebut anggota tidak memiliki kewenangan berbicara atas nama organisasi.

"Sudah dijelaskan dalam jatidiri poin kelima tidak boleh seorangpun berbicara ketika tidak berbicara atas nama KAMI ketika tidak melalui Dewan Deklalator," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Selasa (18/8/2020).

Hal tesebut diungkapkan Adian dalam acara Sapa Indonesia Malam Kompas TV.

Aiman selaku pembawa acara menanyakan ke Adian tentang bahaya dari struktur organisasi KAMI.

"Ini organisasi apa, organisasi ini sudah membelengu para anggotanya untuk menyikapi  situasi ini.  Mereka bergabung dalam organisasi tapi pernyataannya pernyataan pribadi nantinya."

"Inikan mengganggu kerja mereka, diatur koridornya. Selama dalam koridor itu harusnya bisa berbicara atas nama KAMI," ungkap anggota DPR RI ini.

Massa dari berbagai elemen dan sejumlah tokoh masyarakat menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Koalisi yang digagas oleh Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh itu sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Tribunnews/Herudin (Tribunnews/Herudin)

Baca: Deklarasi KAMI, Din Syamsuddin: Hari Lahir Pancasila 18 Agustus 1945

Menurutnya mekanisme bersuara di KAMI terlalu rumit karena ada Dewan Deklalator dan Presidium.

"Kedua terlalu rumit. Ada Dewan Deklalator kemudian dipimpin oleh presidium. Presidium bisa mempresentasikan wilayah. Jangan sampai Presiduim hanya mempresentasikan dirinya saja dan pernyataannya," imbuhnya.

Aktivis 1998 ini menilai organisasi KAMI rentan persoalan internal dan tidak bisa bergerak cepat.

Ia juga menganggap organisasi KAMI akan menjadi gerakan politik jika mekanismenya seperti ini.

"Kalau gerakan moral dia akan terbuka terhadap ide dan kritik."

"Kalau tergantung pada mekanisme Dewan Deklalator sebagai pagarnya ini akan menjadi gerakan politik. Karena ada patronnya," ungkap pria 49 tahun ini.

Adian menambahkan gerakan KAMI kurang relevan jika dikatakan sebagai gerakan moral.

Menurutnya sistem yang diterapkan KAMI lebih mengacu ke gerakan politik.

"Kalau gerakan moral terbuka, tidak semua orang bisa sama dalam suatu hal."

"Ketika dipagari sedemikian rupa untuk mencegah nilai moralnya di dalam ini serta merta menuju gerakan politik."

"Kalau mau ke gerakan politik, pemilu masih jauh. Apakah mau menjelma sebagai partai politik di kemudian hari, itu bisa saja sebuah kemungkinan," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Mohay)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini