Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PKS Mulyanto mengkritik pemerintah lebih mementingkan influencer atau pendengung dibanding melakukan riset menemukan vaksi virus corona atau Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Mulyanto seiring adanya temuan ICW tentang pemerintah gelontorkan dana hampir sebesar Rp 1 triliun untuk keperluan sosialisasi kebijakan melalui jasa influencer (tokoh berpengaruh).
"Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan rakyat," kata Mulyanto kepada wartawan, Jakarta, Jumat (21/8/2020).
Menurutnya, anggaran influencer tersebut berbeda jauh dengan alokasi dana untuk lembaga riset yang saat ini sedang bekerja keras menyiapkan vaksin virus corona dengan nilai Rp 5 miliar.
"Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya. Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influenzer," ucapnya.
Baca: Riset Membuktikan, Animo Nonton Drakor Lewat Streaming Melonjak
Baca: Pakar Epidemologi Ragukan Validitas Obat Covid-19 Temuan Tim Riset Unair, Ini Alasannya
Baca: Bantah Didanai Gatot Nurmantyo, PKS: Jika KAMI Ingin Dipercaya, Urusan Dana Harus Transparan
Oleh sebab itu, Mulyanto mendesak pemerintah untuk lebih serius mendorong riset vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan Konsorsium Riset Covid Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
"Anggaran yang besar itu lebih baik dialokasikan untuk kepentingan riset vaksin. Nanti, ketika vaksin sudah diproduksi, pemerintah dapat menghemat anggaran triliunan rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan impor vaksin," paparnya.
Presiden Jokowi saat Pidato di Sidang MPR 2020 pekan lalu menyampaikan telah mengalokasikan anggaran Rp 25 triliun dari APBN 2021 untuk pembelian vaksin dan alat kesehatan terkait penanganan Covid 19.
Dengan asumsi harga vaksin sekitar 5-10 dolar AS per dosis untuk 170 juta dosis.
“Ini perlu mendapat perhatian Presiden Jokowi, agar kita tidak sekedar menjadi Negara pengguna dan pembeli, tetapi mari kita dorong Indonesia menjadi negara pembuat," paparnya.