Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta sangat menyayangkan para artis dan influencer digunakan untuk tujuan membangun opini politik atas kebijakan yang dianggap kontroversi atau bermasalah oleh masyarakat.
Sukamta merujuk pada pemberitaan di media adanya sejumlah artis dan influencer yang dikontrak untuk mendukung atau mempromosikan omnimbus law RUU Cipta Kerja melalui video bertagar #IndonesiaButuhuhKerja pada akun Instagram mereka.
Baca: Imbas Corona, Pameran Apkasi Otonomi Expo 2020 Batal Digelar
"Penggunaan artis dan influencer untuk mempromokan produk memang jadi salah satu model marketing yang sukses. Saya kira dengan menggunakan influencer bisa efektif untuk promosi wisata atau dalam rangka penanganan Covid-19 digunakan untuk sosialisasi disiplin protokol kesehatan," ujar Sukamta, kepada wartawan, Rabu (26/8/2020).
"Tetapi jika hal ini digunakan sebagai sarana politik untuk menggiring opini publik terhadap persoalan pemerintahan yang sedang diperdebatkan, jelas ini tidak etis. Saya harap pemerintah jangan asal gunakan influencer," imbuhnya.
Baca: Jokowi Sebut Kemungkinan Vaksin Covid-19 Dapat Dipakai Awal 2021
Meski demikian, anggota Komisi I DPR RI tersebut memberikan apresiasi positif kepada sejumlah artis yang telah melakukan klarifikasi, menyampaikan permohonan maaf, dan juga mengembalikan uang yang mereka dapat terkait postingan #indonesiabutuhkerja.
Menurutnya jelas ada sesuatu di balik ini, karena dirinya mendengar para artis dan influencer mengaku tak tahu menahu unggahan dengan biaya Rp10 juta per postingan itu ternyata bernuansa politik.
Baca: Politikus PPP: Buzzer Bayaran Lebih Memikirkan Bisnis Semata
"Itu menunjukkan kegiatan ini tidak transparan padahal menggunakan anggaran yang besar. Ini yang kita khawatirkan sejak awal ada penyalahgunaan anggaran miliaran yang mengalir ke perusahan buzzer bayaran atau sering disebut sebagai buzzerRp yang kadang membuat keonaran di media sosial untuk tujuan politik," jelas Sukamta.
Lebih lanjut, Sukamta berharap dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran untuk influencer.
"Fokus kita saat ini mengatasi pandemi, para artis dan influencer bisa diajak pemerintah untuk memperkuat kampanye disiplin protokol kesehatan. Saya kira ini akan lebih bermanfaat," katanya.