Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kondisi perekonomian global saat ini betul-betul sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Banyak negara yang bahkan sudah lebih dahulu masuk dalam jurang resesi.
Para analis ekonomi menyebut Indonesia berpotensi melewat jurang gelap resesi jika tak segera melakukan langkah-langkah antisipatif.
Pengajar di Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) Bekasi, Muchlas Rowi mengutip laporan pertumbuhan ekonomi triwulan II dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Sabtu (5/8/2020).
Laporan tersebut, kata dia, menyebut ekonomi Indonesia mengalami konstraksi sebesar 5,32 persen atau untuk pertama kalinya masuk zona negatif sejak tahun 1999.
Kabar baiknya, menurut Muchlas, Indonesia bukan termasuk negara yang ekonominya bergantung dengan market dunia melainkan pada pasar domestik.
Karena itu, kata dia, pemerintah harus menggenjot konsumsi masyarakat sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi.
Muchlas Rowi pun memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah sigap menyusun sejumlah skema untuk menggenjot konsumsi masyarakat sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi.
Bahkan beberapa skema sudah diluncurkan Jokowi. Salah satunya Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro.
“Banpres produktif yang telah diluncurkan Presiden Jokowi perlu diapresiasi dan mendapat dukungan semua pihak. Karena Banpres tersebut mencerminkan totalitas Presiden Jokowi menyelamatkan ekonomi rakyat akibat pandemi," ujar Muchlas Rowi, Sabtu (29/8/2020).
Menurut Muchlas, bantuan bersifat hibah kepada 12 juta pelaku usaha kecil tersebut akan menggerakkan kembali roda perekonomian rakyat di tengah ancaman resesi ekonomi.
“Pelbagai jurus pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah saat ini perlu didukung dan dikawal. Banpres Produktif itu darah segar buat ekonomi rakyat, juga program subsidi gaji untuk yang berpenghasilan di bawah 5 juta. Pasti sangat membantu," ujar Muchlas.
Mengingat pentingnya skema program tersebut, Muchlas pun lantas mengajak semua pihak untuk memastikan Banpres sebesar Rp 2,4 juta itu tepat sasaran dan benar-benar produktif, sehingga dananya bisa terus bergulir.
“Diharapkan, ada efek domino dari berputarnya dana hibah ini di kalangan bawah. Upaya keras pemerintah ini akan menolong jika disertai komitmen penerima bantuan. Publik juga perlu ikut mengawal dan mensukseskannya,” ujar Muchlas.
Menurut Muchlas, keberpihakan Jokowi terhadap ekonomi rakyat ini penting dilanjutkan dan diperluas penerimanya di sektor pertanian.
Insentif dalam bentuk hibah ke para petani, kata dia, akan merangsang gairah mereka dan ini akan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional di masa pandemi.
“Ini momentum untuk memutus ketergantungan terhadap impor pangan. Skema lain yang sebetulnya sudah sempat dibahas di Istana harus segera juga dijalankan," ujar Muchlas.
Seperti diketahui, Pemerintah memang juga telah menyiapkan skema yang dapat ditempuh untuk membantu para petani dan nelayan agar dapat tetap berproduksi dan menjaga ketersediaan bahan pokok selama pandemi.
Menurut Muchlas, ancaman resesi yang dihadapi saat ini memang tak pernah ada presedennya di pemerintahan mana pun sebelumnya. Karena itu, kata dia, perlakuannya harus berbeda.
“Upaya yang dilakukan harus bersifat extraordinary, sangat luar biasa dan tidak biasa. seluruh kemampuan harus dikerahkan. Upaya pemerintah harus didukung karena ini bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat," katanya.