Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengatakan rencana PT Pertamina (Persero) menghapus BBM jenis Premium dan Pertalite sebagai langkah yang tidak peka pada kondisi rakyat di tengah pandemi Covid-19.
"Pemerintah tidak peka pada penderitaan rakyat. Saat ini daya beli serta pendapatan masyarakat menurun. Banyak masyarakat yang tidak berpenghasilan karena di-PHK atau dirumahkan, kenapa pemerintah justru ingin menghapus Premium dan Pertalite? Artinya pemerintah memaksa rakyat untuk membeli Pertamax yang harganya lebih mahal," ujar Netty, kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).
Baca: Soal Program Ganti Premium dengan Pertalite, Menteri ESDM : Untuk Kurangi Masalah Polusi
Menurutnya penghapusan kedua BBM tersebut akan semakin membebani masyarakat, terutama mereka yang masih berada di garis kemiskinan.
Netty mencatat hingga saat ini masih ada sekitar 17 persen keluarga pra-sejahtera di Indonesia yang membutuhkan bantuan pemerintah.
"Perlu dicatat bahwa penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite akan berdampak pada banyak hal. Antara lain kemungkinan harga-harga akan turut naik dan ini akan semakin memberatkan keluarga pra-sejahtera. Padahal ada sekitar 17 persen keluarga pra-sejahtera di Indonesia yang butuh bantuan pemerintah, bukan justru dibebani," ungkapnya.
Baca: Legislator PAN Tak Setuju dengan Rencana Penghapusan Premium dan Pertalite
Politikus PKS tersebut meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut mengingat masih banyak rakyat yang menggunakan Premium dan Pertalite untuk kegiatan sehari-hari.
"Skema bantuan sosial dari pemerintah, baik berupa uang tunai, subsidi upah, kartu pra kerja atau bentuk apa pun, akan menjadi tidak bermakna," kata dia.
"Bantuan itu kan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, jika harga kebutuhan makin tinggi, bagaimana masyarakat bisa membeli? Ini kan sama saja pepesan kosong," tandasnya.