Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terkait Sumatera Barat masih menjadi polemik.
Seperti dikabarkan sebelumnya, ucapan Puan berbunyi 'Semoga Sumbar mendukung negara Pancasila' menuai sorotan berbagai kalangan.
Termasuk juga putra daerah Tanah Minang.
Bahkan suatu kelompok berencana melaporkan putri Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, itu.
Lalu bagaimana pernyataan Puan bisa menjadi polemik berbagai pihak?
Inilah rangkuman Tribunnews.com tanggapan pihak-pihak terkait ucapan Puan soal Sumatera Barat:
Baca: Laporan Persatuan Pemuda Minang Terkait Ucapan Puan Maharani Ditolak Bareskrim Polri
1. Keseleo Lidah
Tokoh masyarakat Minang, HM Darmizal MS angkat bicara terkait pernyataan Puan Maharani.
Ia menilai, ucapan Puan yang dilontarkan saat pengumuman cagub-cawagub Sumbar yang didukung oleh PDI Perjuangan itu dinilai oleh Darmizal sebagai slip of the tongue atau keseleo lidah.
Darmizal yakin sebenarnya Puan Maharani menyampaikan harapan agar masyarakat Minang lebih Pancasilais.
"Tentu tidak hanya Sumbar akan tetapi seluruh warga negara Indonesia di manapun juga harus lebih Pancasilais," ujar Darmizal dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2020).
Mantan Komisi Pengawas (Komwas) DPP Partai Demokrat ini berharap, komentar Puan Maharani tidak perlu dibesar-besarkan. Sehingga, hal itu menambah keruh suana politik saat ini.
"Jangan melihat kebelakang. Mari kita lihat ke depan untuk bangsa ini yang lebih maju," pungkas Darmizal.
Sebelumnya, pernyataan Puan Maharani menyampaikan hal itu saat mengumumkan dukungan kepada para calon kepala daerah gelombang V yang bertarung di Pilkada Serentak 2020.
“Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” ujar Puan dalam pengumuman secara virtual, Rabu (2/9/2020).
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pernyataan Puan sebagai pengingat kepada kader PDIP untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila di seluruh wilayah Indonesia.
"Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader-kader partai agar mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat tetapi di Jawa Timur, di Jakarta, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus bumikan," kata Hasto saat konferensi pers daring, Rabu (2/9/2020).
Lalu, Hasto menceritakan bagaimana Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang sangat kagum dengan keanekaragaman yang ada di Sumatera Barat, misalnya dalam hal makanan yaitu rendang.
2. Introspeksi Diri
Pakar Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menilai harapan Puan Maharani agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila merupakan keluhan masyarakat Tanah Minang dan harus menjadi bahan introspeksi bersama.
Menurut dia, banyak intoleransi yang terjadi di Sumbar, yang sebenarnya nilai-nilainya jauh dari Pancasila yang diperjuangkan tokoh-tokoh Tanah Minang pada masa lampau.
"Puan itu jujur. Puan itu sekadar menyampaikan keprihatinan yang selama ini banyak dirasakan banyak orang di luar Sumbar."
"Sebagian orang Sumbar sendiri merasa ada yang salah dengan provinsinya saat ini."
"Orang Minang yang tinggal di Jakarta juga banyak yang merasa sedih dengan kondisi daerah asalnya."
"Seharusnya orang Sumbar bukan marah, melainkan melakukan introspeksi atas sindiran Puan," kata Ade melalui akun CokroTV di YouTube, Minggu (6/9/2020).
Ade menerangkan, Sumbar banyak melahirkan tokoh-tokoh besar pada masa lampau, seperti Mohammad Hatta, Agus Salim, Sutan Syahrir, Tan Malaka dan Hamka, Mohammad Natsir dan Muhammad Yamin.
Baca: Tokoh Minang Ini Nilai Ucapan Puan Maharani Tentang Sumbar dan Pancasila Hanya Kesleo Lidah
Menurut Ade, Puan sangat menyadari peran tokoh-tokoh itu sebagai sosok yang pluralis. Namun, tokoh-tokoh itu adalah kisah di masa lalu.
"Yang dipersoalkan adalah apa yang terjadi sekarang. kalau Bung Hatta masih hidup, mungkin dia juga khawatir dengan apa yang terjadi di tempat kelahirannya itu," jelas Ade.
Dalam indeks Kota Toleran, lanjut Ade, Padang termasuk dalam kelompok lima wilayah paling intoleran di Indonesia.
Selain itu, beberapa bulan yang lalu, Gubernur Sumbar melarang aplikasi Injil berbahasa Minang.
Berdasarkan informasi yang diterima Ade, Gubernur Sumbar melakukannya karena desakan para pemuka Islam di sana.
"Itu maksudnya apa? Kalau orang Sumbar memang Pancasilais, mereka pasti akan gembira menyaksikan umat Kristen di sana memiliki Injil berbahasa Minang," jelas Ade.
Pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI ini menjelaskan, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, itu berarti rakyat Indonesia, di seluruh Tanah Indonesia, harus menghargai hak manusia beradab untuk berbeda, termasuk dalam beragama dan berkeyakinan.
Sila Persatuan Indonesia, tambah Ade yang mengaku memiliki darah Minang ini, berarti semua masyarakat Indonesia adalah satu keluarga, terlepas dari perbedaan keyakinan dan agama.
Ade sendiri pernah mengkritisi Gubernur Sumbar karena kebijakannya melarang aplikasi Injil berbahasa Minang.
"Saya pun ketika itu mendapatkan hukuman sosial gara-gara mengkritik keputusan tersebut. Saya bahkan dinyatakan dipecat dari adat Minangkabau karena menyatakan keputusan Sumbar itu mencerminkan keterbelakangan."
Baca: PKS Minta Puan Maharani Minta Maaf ke Masyarakat Sumbar
"Untung banyak juga orang-orang Sumbar yang mengontak saya dan meminta saya jangan minta maaf pada pemuka adat dan gubernur. Mereka juga malu dengan kelakuan para pemuka adat mereka," kata dia.
Ade menyadari Sumbar juga memiliki intelektual kritis dan terbuka saat ini.
Sebut saja Buya Syafii Maarif, Azyumardi Azra, Emil Salim, Taufik Abdullah, Philip Vermonte, Asvi Warman Adam, Andrinof Chaniago, Jeffrey Geovani, Saldi Isra, Hamdi Muluk dan Arbi Sanit.
Namun, Ade mengingatkan mereka semua adalah orang Minang yang sudah meninggalkan Sumbar.
"Bahkan tokoh sebesar Buya Syafii Maarif dianggap sebagai 'Malin Kundang' oleh sebagian warga Sumbar."
"Jadi yang diprihatinkan bukanlah orang Minang. Melainkan pemerintahan, pemerintahan nagari, pemuka adat, dan kelompok-kelompok masyarakat berpengaruh di Sumbar."
"Sikap antipancasila yang sering terdengar dari Sumbar adalah penindasan terhadap nonmuslim," jelas Ade.
Lebih lanjut kata Ade, pemuka agama dan adat selalu berlindung dalam prinsip 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, yang artinya menegakkan adat yang bersendikan syariah, yang berlandaskan alquran.
"Dengan landasan picik semacam itulah, pelarangan demi pelarangan pun dilakukan. Saya gunakan satu contoh saja, ya."
"Para pemuka adat disebut Ninik Mamak di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung pada 20 Desember 2005, menyatakan, kegiatan perayaan dan peribadatan nonmuslim dilarang dilakukan di daerah itu karena bertentangan dengan adat Minangkabau," kata dia.
Kebijakan itu, menurut Ade, bahkan disepakati oleh MUI, Muhammadiyah, Forum Ukhuwah Pemjda Islam, KNPI, BKMT, dan Perti pada 23 Desember 2005, sehingga melahirkan surat pernyataan bersama.
"Melalui surat itu, mereka menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kegiatan ibadat umat kristen, termasuk kebaktian mingguan dan peringatan hari Natal."
"Tetapi bukan itu saja, mereka juga menolak jual beli tanah dengan umat Kristen. Menolak pemakaman nonmuslim," jelas Ade.
Karena itu, lanjut Ade, setelah 15 tahun kebijakan itu dikeluarkan, banyak masyarakat mendengar adanya kabar pelarangan ibadah, pelarangan Natal, pelarangan pembangunan gereja, atau bahkan sekadar pelarangan renovasi gereja di Sumbar.
"Jadi dalam hal ini, keputusan Gubernur Sumbar untuk melarang aplikasi Injil berbahasa Minang adalah sesuatu yang nampak sejalan dengan intoleransi itu semua," kata dia.
Tanggapan Lainnya
1. Tahan Diri
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan berharap warga Sumatera Barat dapat menahan diri menyikapi pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang dinilai kontroversial.
Atas pernyataan itu, Kelompok masyarakat Sumatera Barat yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) berencana membuat laporan ke polisi terkait pernyataan Puan tersebut.
"Sebagai anak yang terlahir dari ayah ibu yang orang asli Minang, maupun sebagai Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang se-Indonesia, saya sangat sedih dan prihatin, sekaligus berharap agar orang Minang hendaklah dapat menahan diri, jangan mau dipecah belah."
"Saya mohon kita semua dapat lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi pernyataan Mba Puan," kata Arteria kepada wartawan, Jumat (4/9/2020).
Anggota Komisi III DPR RI itu memastikan tidak ada maksud sedikit pun dari Puan untuk menyinggung perasaan warga masyarakat Minang, baik yang berada di Sumbar maupun di tanah rantau.
Sebab, menurutnya Puan sendiri merupakan orang Minang.
"Mba Puan itu orang Minang, ayahnya Almarhum Pak Taufiq Kiemas beliau itu Datuk, Datuk Basa Batuah, orang Batipuh, kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat."
"Bahkan Ibunya, ibu Megawati Soekarnoputri pun memiliki darah Minang bergelar Puti Reno Nilam, nenek beliau Ibu Fatmawati, anak dari seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu," ujarnya.
"Jadi dalam diri, tubuh dan pemikiran Mba Puan baik langsung maupun tidak langsung mewarnai hidup dan kehidupan beliau.
"Sampai sekarang pun Mba Puan, masih kelihatan banget orang Minangnya dan kelihatan sekali bagaimana beliau konsisten meneruskan politik keberpihakannya terhadap orang Minang baik di kebijakan kepartaian maupun kebijakan di fraksi di DPR RI," imbuhnya.
Arteria menegaskan, baik Puan, Megawati, maupun almarhum Taufik Kiemas selalu menunjukkan keberpihakan kepada orang Minang.
Ia mencontohkan dirinya sendiri yang merupakan orang asli Minang.
Arteria mengatakan, dirinya menjadi anggota DPR RI saat ini menunjukkan keberpihakan keluarga Megawati, Taufik Kiemas dan Puan terhadap anak muda asal Minangkabau.
"Saya berasal dari keluarga Masjumi, nenek saya ditangkap Bung Karno karena PRRI. Tapi justru saya direkrut oleh Pak Taufiq, diberikan ruang dan kesempatan untuk berekspresi di partai hingga pada akhirnya diberikan kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif dan pada akhirnya menjadi Anggota DPR terpilih," ujarnya.
2. Lapor Polisi
Baca: PDI-P Diprediksi Menang Mudah di Pilkada Solo, Tapi di Medan dan Surabaya Butuh Perjuangan
Kelompok masyarakat Sumatera Barat yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) berencana membuat laporan ke polisi terkait pernyataan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Pernyataan yang dimaksud adalah Puan berharap Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila.
Perkataan Puan itu tersebut dianggap kontroversi, dan dinilai melukai hati rakyat Minang.
Menanggapi rencana laporan itu, Anggota DPD asal Sumbar Alirman Sori menghargai rencana kelompok masyarakat Sumbar untuk melaporakan Puan.
Alirman menduga, rencana laporan itu lantaran Puan tidak kunjung mengklarifikasi secara langsung dan tidak menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya.
"Untuk menghargai prinsip negara hukum, saluran terbaik adalah menempuh cara-cara yang konstitusional, tentu sebaiknya jalur diplomasi," kata Alirman saat dihubungi Tribunnews, Jumat (4/9/2020).
Alirman mengatakan sebagai manusia biasa bisa saja khilaf dalam berucap.
Namun, ia merasa heran Puan tidak juga mengklarifikasi ucapannya saat sudah ramai pemberitaan dan diperbincangkan banyak orang.
Oleh karena itu, Alirman berharap Puan untuk segera memberikan penjelasan langsung.
3. Minta Maaf
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan juru bicara PKS Handi Risza menyikapi pernyataan Puan yang meminta Provinsi Sumbar mendukung negara Pancasila.
"Kami meminta Mbak Puan mencabut pernyataanya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat khususnya kepada keluarga besar founding father bangsa ini," papar Handi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/9/2020).
"Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi Keutuhan NKRI," tutur Handi.
Handi menyebut Puan yang saat ini sebagai ketua DPR seakan lupa terhadap sosok pendiri bangsa dan penggagas Pancasila yang berasal dari Sumbar seperti Bung Hatta, Sutan Syahril, dan Tan Malaka.
"Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami," papar Handi yang berasal dari Sumbar.
4. Tumbuhkan Semangat
Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) angkat suara merespons pernyataan Ketua DPP PDIP bidang politik Puan Maharani soal Sumatera Barat (Sumbar) dan Pancasila.
Sekretaris Umum Bamusi Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah menegaskan, pernyataan Puan tersebut sama sekali tak bermaksud mengatakan warga Sumbar tak mendukung Pancasila selama ini.
Namun, menurut Gus Falah, pernyataan Puan itu justru menunjukkan pengakuan bahwa orang Minangkabau sangat berperan dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, yang merupakan orang Minang.
Perjuangan kemerdekaan sekaligus pendirian Republik Indonesia juga melibatkan berbagai tokoh dari Minangkabau, seperti Sutan Sjahrir, KH Agus Salim, Prof Muhammad Yamin, Hajjah Rangkayo Rasuna Said, serta Moh Natsir. Dan sebagai cucu Proklamator, Puan Maharani sangat memahami sejarah tersebut.
"Jadi pernyataan mbak Puan itu dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat Pancasila di seluruh Nusantara, tidak hanya di Sumbar," kata Gus Falah kepada wartawan, Jumat (4/9/2020).
Gus Falah meminta semua pihak untuk memahami secara benar pernyataan Ketua DPR RI tersebut.
Gus Falah menegaskan, Puan ingin menunjukkan kontribusi orang Minangkabau dalam pembentukan NKRI sangat besar.
Dengan demikian, masyarakat Sumbar sudah terbukti melaksanakan ajaran Pancasila yang merupakan dasar dari NKRI.
"Jadi pernyataan mbak Puan adalah sebuah gambaran, betapa Sumbar memiliki kontribusi yang luar biasa besar bagi Republik yang berdasarkan Pancasila ini," katanya.
5. Bumikan Nilai Pancasila
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pernyataan itu sebagai pengingat kepada kader PDIP untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila di seluruh wilayah Indonesia.
"Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader-kader partai agar mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat tetapi di Jawa Timur, di Jakarta, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus bumikan," kata Hasto saat konferensi pers daring, Rabu (2/9/2020).
Baca: Puan: Semoga Sumatera Barat Menjadi Provinsi Mendukung Negara Pancasila
Lalu, Hasto menceritakan bagaimana Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang sangat kagum dengan keanekaragaman yang ada di Sumatera Barat, misalnya dalam hal makanan yaitu rendang.
"Bagaimana rendang bumbunya itu membentuk cita rasa makanan yang punya cita rasa yang menyentuh aspek rasa tertinggi di dalam kualitas makanan itu," ucap Hasto.
Selain itu, Sumbar juga melahirkan banyak tokoh bangsa yang visioner dalam memajukan bangsa Indonesia.
"Misalnya ada Mohammad Hatta, Natsir, kemudian Ruhana Koeddoes, begitu banyak pahlawan bahkan Ibu Mega pernah mengatakan dari alam pikirnya Sumbar harus bangga karena dari bumi Minang tersebut lahir. Begitu banyak tokoh-tokoh nasional yang kita kenal dan ikut meletakkan dasar-dasar Indonesia yang merdeka," ujarnya.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, rekomendasi untuk Pilkada di Sumatera Barat diberikan kepada Mulyani dan Ali Mukhni.
Setelah mengumumkan pasangan calon tersebut, Puan menyampaikan harapannya kepada Provinsi Sumatera Barat.
"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirahmannirrahim," ucap Puan saat pengumuman pasangan calon kepala daerah gelombang V secara virtual, Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Diketahui, Mulyani merupakan politikus Partai Demokrat dan Ali Mukhni yaitu Bupati Padang Pariaman.
(Tribunnews.com/ Chrysnha, Eko Sutriyanto, Hasanudin Aco, Chaerul Umam, Seno Tri Sulistiyono)