News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

KPK Sebut Ada 1.074 Aduan Bansos Covid-19 Hingga September 2020

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memberikan keterangan terkait penahanan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8/2020). KPK menahan Rachmat Yasin terkait kasus pemotongan uang SKPD dan penerimaan gratifikasi oleh kepala daerah di Kabupaten Bogor. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menyebut laporan masyarakat terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19 masih terus bertambah hingga saat ini.

Teranyar, per 4 September 2020 lalu, ada sekira 1.074 pengaduan yang masuk ke lembaga antirasuah.

Aduan ini dilaporkan masyarakat melalui aplikasi Jaga Bansos milik KPK.

"Dari Jaga Bansos sampai tanggal 4 september 2020 ada 1.074an keluhan terkait bansos ini dan ternyata yang tertinggi di DKI Jakarta, Jabar, dan Jateng. Dari 1.074 itu keluhan yang paling banyak itu hampir mencapai 500 keluhan tentang tidak terima bantuan tapi sudah melakukan pendaftaran," kata Lili saat konferensi pers bersama Kementerian Sosial di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Sehingga, KPK minta Mensos Julian P Batuabara lebih memperhatikan lagi masalah validasi data karena ini penting untuk memastikan penerima yang berhak dan mencegah keluhan yang sama.

Baca: Hingga Akhir Agustus, Polri Tangani 107 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Covid-19

Baca: Covid-19 Masih Jadi Ancaman, Sri Mulyani Bicara Perpanjangan Bansos hingga 2021

Lili juga meminta Kementerian Sosial bisa bersinergi terkait aplikasi Jaga Bansos milik mereka.

“Kami sarankan kepada menteri dan jajaran bagaimana mengukir koneksi atau salah satu yang bisa bertugas ikut awasi jaga bansos sehingga keluhan bisa langsung ditindaklanjuti tidak terlalu lama tunggu diselesaikan," ujarnya.

Menurut Lili, proses penyelesaian atas keluhan masyarakat di Jaga Bansos cenderung lama akibat KPK harus terlebih dahulu melaporkan keluhan itu kepada dinas terkait maupun pemerintah daerah asal keluhan tersebut.

Sehingga diharapkan Lili, ke depan Jaga Bansos dan aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Sosial untuk memantau bantuan sosial ini bisa lebih terkoneksi dan keluhan dapat segera ditindaklanjuti.

"Kemudian pentingnya edukasi penerima bansos sehingga ada kesadaran tidak sekedar fisik kekurangan tapi juga secara mental diperbaiki. Jangan merasa susah tapi punya kemampuan namun dia juga mau mengambil yang tidak seharusnya menjadi haknya. Ini yang kami ingatkan agar semakin sinergi dan program sampai Desember akhir menjadi lebih pasti orangnya," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini