TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sudah enam bulan Indonesia menghadapi Covid-19 sejak virus ini teridentifikasi masuk Indonesia pertama kali pada awal Maret 2020.
Sejumlah kebijakan pemerintah seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan larang mudik dinilai cukup efektif.
Namun setelah enam bulan atau setelah masuk masa adaptasi kebiasaan baru (AKB), grafik kenaikan pandemi Covid-19 malah terus meningkat. Bahkan saat ini sudah menembus angka 200 ribu yang terkonformasi positif.
Melihat perkembangan ini, Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) merespons dengan melakukan webinar nasional bertemakan "Evaluasi Enam Bulan dan Proyeksi Satu Tahun Penanganan Covid-19."
Webinar ini akan dilaksanakan pada Sabtu (12/9/2020) malam pukul 18.30 WIB melalui aplikasi zoom.
Meeting ID adalah : 858 4772 8015 dengan Password : 2020KSDI.
Baca: Presiden: Tidak ada Satu Negara yang Punya Pengalaman Hadapi Pandemi Covid-19
Menurut Ketua KSDI, Yayan Sopyani Al Hadi, tujuan webinar ini untuk mengevaluasi perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia dalam enam bulan serta engevaluasi langkah dan respon pemerintah dalam menangani Covid-19.
"Juga untuk mengidentifikasi agenda-agenda besar dalam enam bulan ke depan dan kaitannya dengan pandemic Covid-19, serta mengantisipasi potensi masalah dan solusinya agar menjadi masukan untuk pengambilan kebijakan," kata Yayan dalam keteranganya.
Yayan menekankan bahwa evaluasi dan proyeksi ini sangat penting. Lebih-lebih mengingat trend positif Covid-19 di Indonesia masih naik dan terdapat sejumlah agenda besar ke depan seperti jadwal Pilkada serentak di 270 wilayah di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020.
"Jika tidak diantisipasi dengan detail, serius, disiplin dan tersosialisasi dengan baik maka Pilkada berpotensi menjadi klaster penyebaran Covid-19 yang luar biasa," ungkap Yayan
Betapa tidak, sambung Yayan, diperkirakan akan ada 106 juta pemilih di Pilkada 2020.
Bila dengan angka partisipasi 77,5 persen sesuai target KPU, maka tak kurang dari 82 juta pemilih akan bergerak ke 305 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Rata-rata TPS berisikan rata-rata 350 pemilih.
"Jika tidak dirancang dengan sangat serius, detail dan disiplin, maka boleh jadi Indonesia akan mengalami ledakan bom atom kasus Covid-19. Lonjakan kasus Covid-19 pada skala bom atom tentunya tidak akan tertampung oleh fasilitas rumah sakit. Dan ini pada gilirannya akan menimbulkan chaos dan kepanikan di masyarakat pada skala yang dapat melahirkan krisis sosial politik di level negara," Yayan mengingatkan.
Yayan menambahkan bahwa dalam webinar ini akan dipandu Ketua Dewan Pembina KSDI, Maruarar Sirait.
Sementara pembicaranya adalah Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI), Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si. (Wakil Kepala Kepolisian RI), Faisal H. Basri, S.E., M.A (Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) dan Dr. M. Qodari
(Direktur Eksekutif IndoBarometer).