News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Wacana Wakapolri Rekrut Preman untuk Awasi Warga, Ahli: Terlalu Berisiko Jika Direalisasikan

Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Daryono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wacana Wakapolri Rekrut Preman untuk Awasi Warga, Ahli: Terlalu Berisiko Jika Direalisasikan

TRIBUNNEWS.COM - Ahli psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel memberikan pandangannya terkait wacana Wakapolri, Komjen Gatot Eddy Pramono berencana memberdayakan preman pasar untuk membantu aparat keamanan TNI dan Polri mengawasi warga.

Reza menilai jika wacana tersebut benar-benar diterapkan akan timbul masalah.

"Gagasan yang terlalu berisiko jika direalisasikan," katanya kepada Tribunnews, Minggu (13/9/2020).

Reza melanjutkan penjelasannya, selama ini preman sudah mendapatkan label dari publik sebagai pelaku vigilantisme tidak mungkin berubah tabiat dan perilaku dalam waktu singkat.

Sehingga, alih-alih efektif sebagai pamong masker, lebih besar kemungkinan para preman menyalah gunakan kewenangan.

"Ujung-ujungnya, polisi selaku perekrut jeger yang rugi akibat tererosinya kepercayaan masyarakat," ujar Reza.

Pria yang juga sebagai konsultan Lentera Anak Foundation ini, mengajak masyarakat menafsirkan pernyataan Wakapolri dengan penuh empati.

Baca: Kritik Pelibatan Preman dalam Protokol Covid-19, Demokrat: Langkah Kontraproduktif

Reza menyebut, polisi sesungguhnya pekerjaan superberat, terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini yang tak sebatas bekerja sebagaimana biasa, polisi sekarang harus menjalankan perpolisian Covid-19 (Covid-19 policing).

"Tidak hanya capek dengan tugas-tugas tambahan terkait pengendalian wabah di tengah masyarakat, personel polisi sendiri juga cemas menghadapi risiko tertular, jam kerja yang lebih panjang, dan itu berdampak terhadap kesehatan dan kebahagiaan mereka. Tapi itu bukan excuse. Pokoknya, polisi harus hadir. Itulah ekspektasi bahkan tuntutan yang kalau mau jujur kurang manusiawi juga," tegas Reza.

Ia melihat guncangan akibat perpolisian Covid-19 itu pula yang dirasakan oleh Wakapolri.

Reza memandang gagasan Wakapolri terdengar laksana rintihan.

"Rintihan yang menginsafkan kita bahwa ternyata bukan hanya dokter yang di masa pageblug ini menjadi pahlawan."

"Sebagai profesi yang tetap tidak boleh rehat di tengah wabah hebat, tampaknya polisi juga butuh penghargaan," tandasnya.

Baca: Kompolnas Dukung Rencana Polri Gandeng Preman untuk Awasi Penggunaan Masker

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono memberikan keterangan pada awak media, Selasa (11/2/?2020) di Mainhall Polda Metro Jaya usai memberikan pengarahan pada Satgas Antimafia Bola jilid III yang mulai bekerja sejak 1 Februari hingga 31 Agustus 2020. (Tribunnews.com/Theresia Felisiani)

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono berencana memberdayakan preman pasar untuk membantu aparat keamanan TNI dan Polri mengawasi warga.

Harapannya, dengan cara demikian warga bisa lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi virus corona atau Covid-19.

“Kita berharap ada penegak disiplin internal di klaster pasar. Di situ kan ada jeger-jeger-nya di pasar, kita jadikan penegak disiplin," kata Gatot dikutip dari YouTube KompasTV.

Meski demikian, Gatot menjamin preman-preman tersebut bekerja tak akan di lepas begitu saja. Mereka akan tetap dipantau oleh aparat TNI dan Polri.

Dengan begitu, pelaksanaannya di lapangan tidak menyalahi aturan, sehingga mereka bisa tetap mengedepankan cara-cara yang humanis untuk menegur warga.

"Kita harapkan menerapkan disiplin tapi tetap diarahkan oleh TNI-Polri dengan cara-cara humanis," ujar Gatot.

Lebih lanjut, Gatot yang juga Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu, mengatakan penegakan disiplin melalui Operasi Yustisi akan melibatkan institusi penegak hukum lainnya seperti jaksa dan kamtib.

Baca: Kasatpol PP DKI Tanggapi Wacana Polisi Gandeng Preman Awasi Warga Jalankan Protokol Kesehatan

"Ini kita gabungan melibatkan juga jaksa dan kamtib, sehingga kita lakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan akan ada sanksi yang lebih tegas," ucap Gatot.

Adapun pelaksanaan Operasi Yustisi rencananya akan dilakukan di 83 ribu titik yang tersebar di kelurahan dan desa yang menjadi ujung dari penyelesaian masalah.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, kata Gatot, TNI-Polri bersama Satgas Covid-19 hingga KPU akan membagikan sebanyak 34 juta masker ke seluruh wilayah Indonesia.

Pembagian masker itu pun dilakukan dalam rangka kampanye menjaga jarak demi menghindari kerumunan, terlebih dalam waktu dekat akan ada gelaran Pilkada 2020

Rencananya, Gatot mengatakan, pembagian masker itu akan berlangsung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

"Total masker secara simbolik seluruh Indonesia ada 34 juta lebih buah masker akan dibagikan secara serentak hari ini dan besok," katanya.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)

 
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini