Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Abdul Wahid mengatakan pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI telah sepakat tidak memasukkan klaster pendidikan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
"Iya, hari ini sudah kita sahkan klaster pendidikan tidak masuk dalam RUU Cipta Kerja. Pemerintah menyetujui untuk tidak dimasukan," ujar Abdul Wahid, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2020).
Abdul Wahid mengatakan bahwa fraksinya banyak menerima aspirasi dari masyarakat terkait kekhawatiran terjadi komersialisasi jika klaster pendidikan masuk dalam RUU Cipta Kerja.
Baca: Guru Penggerak Dinilai Dapat Jadi Agen Perubahan Pendidikan Indonesia
"Kita Fraksi PKB sejak awal menolak dan meminta agar klaster pendidikan tidak masuk dalam RUU ini. Sebab aspirasi masyarakat banyak masuk ke kita agar ditolak," ungkapnya.
Sebelumnya, semua fraksi yang ada di DPR mengkritisi klaster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja, satu di antaranya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca: Hidayat Tidak Mau Ada Pemotongan Terhadap Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan Islam
Anggota Fraksi PKB Abdul Wahid menyebut, pada prinsipnya pendidikan adalah tanjungjawab negara dan klaster pendidikan di RUU Cipta Kerja dapat membahayakan bangsa ini karena dibuka ruang untuk komersialisasi.
"RUU Cipta Kerja ini adalah kemudahan berusaha. Kalau pengen kemudahan berusaha, berarti ini adalah investasi, maka artinya hitung untubg dan rugi," papar Abdul.
"Saya atas nama Fraksi PKB, menolak klaster pendidikan ini masuk dalam omnibus law cipta kerja karena prinsipnya sudah berbeda," sambungnya.