Baca tanpa iklan
Menteri Penerangan
Yosfiah menjabat sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Reformasi Pembangunan pada era Presiden Habibie tahun 1998 sampai 1999.
Tindakannya dalam menghilangkan pembatasan terhadap media dan bentuk komunikasi lainnya, antara lain seperti penghapusan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan menjamin kebebasan pers, telah digambarkan sebagai, "salah satu terobosan besar pemerintahan Habibie".
"Diwajibkan" Gatot
Saat menjabat Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memerintahkan jajarannya menonton film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.
Gatot Nurmantyo mengatakan, banyak yang bisa dipelajari dari menyaksikan film tersebut, terutama tentang pengalaman buruk Bangsa Indonesia dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Apakah menurutnya masih ada pendukung partai yang sudah dinyatakan terlarang itu, atau ada kelompok yang hendak menghidupkan kembali ideologi komunis, Panglima TNI saat itu tidak menjawab dengan gamblang pertanyaan tersebut. Ia menjawab bahwa Indonesia punya pengalaman buruk dengan PKI.
"Bahwa kami punya pengalaman buruk, tiba-tiba beberapa jenderal dihabisi, maka sistem (kewaspadaan) itu bekerja di TNI sampai saat ini, dan biarlah kami," ujar Jenderal Gatot kala itu.
Yang terjadi pada 30 September 1965, adalah penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal TNI AD, oleh kelompok bersenjata. Pemerintah belakangan mengeluarkan pernyataan resmi, bahwa peristiwa tersebut didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelahnya, perburuan dilakukan terhadap kader dan simpatisan PKI.
Pada tahun 1984, pemerintah merilis film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Film tersebut wajib ditayangkan semua stasiun televisi pada 30 September setiap tahun.
Setelah film tersebut tidak lagi menjadi tayangan wajib mulai 1998, Gatot Nurmantyo mengaku khawatir pembelajaran tersebut tidak sampai ke generasi setelahnya.
"Kalau sudah tidak ada lagi, untuk menginformasikan, siapa ? Anak tumbuh dewasa, ada media sosial, itu yang diterima, akhirnya tidak sadar. Sejarah kan cenderung berulang, kalau berulang, kasihan bangsa ini," tuturnya.
Berdasarkan catatan Tribun, setelah dilantik menjadi Panglima TNI oleh Jokowi, Gatot mengeluarkan surat telegram Panglima TNI NR ST/1192/2017 tanggal 18 September 2017.
Baca: Menyangkal Dicopot Karena Putar Film G30S/PKI, Gatot Nurmantyo: Itu Persepsi Publik
Surat telegram itu berisi perintah kepada jajaran TNI untuk menyelenggarakan kegiatan nonton bareng film Pengkianatan G 30 S/PKI bersama keluarga dan masyarakat.