Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan penguatan kelembagaan dan kewenangan KASN menjadi pengawas terdepan dalam mengawal netralitas ASN akan didukung, terlebih dalam kerangka sistem merit di seluruh Instansi Pemerintah.
Hal itu untuk mewujudkan percepatan Reformasi Birokrasi Indonesia menuju ASN dan birokrasi kelas dunia, ASN yang menjunjung tinggi profesionalisme, akuntabilitas, responsibilitas, serta integritas birokrasi
"Netralitas harus dilakukan oleh seluruh pegawai ASN untuk menjaga dan menangkal politisasi birokrasi, yang apabila terjadi maka akan menjauhkan kita dari tujuan membangun birokrasi yang profesional sebagai penentu terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Governance),” kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya di acara Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang di gelar secara daring pada hari Rabu (7/10/2020)
Baca: 492 ASN Diberi Sanksi Karena Terbukti Tidak Netral Dalam Pilkada Serentak 2020
Lebih lanjut Ma'ruf menekankan agar KASN terus meningkatkan kinerjanya dan kapasitasnya melalui koordinasi yang baik dan kerja kolaboratif dengan Bawaslu dan kementerian, lembaga pemerintah terkait, serta pemerintah daerah.
“Penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sarana pendukung yang penting untuk menghadapi perubahan yang dinamis,” imbuhnya.
Selaku Ketua Komite Percepatan Reformasi Birokrasi Nasional, Wapres menilai netralitas merupakan landasan utama bagi terwujudnya percepatan reformasi birokrasi.
Baca: KASN Beberkan 5 Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada, Terbanyak Kampanye di Medsos
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pelayan publik, Ma'ruf menyebut ASN harus bersikap adil, tidak berpihak, dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan siapapun, baik pribadi, kelompok atau golongan.
“Upaya yang sangat penting dan menentukan ini tidak akan terlaksana dengan baik apabila para pejabat negara, pejabat pemerintah, pimpinan birokrasi, baik sipil maupun non sipil, di pusat maupun daerah, tidak mendukung dan turut serta menjaganya," katanya.
"Demikian pula peran masyarakat, khususnya media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangatlah sentral dalam mengawal upaya bersama yang sangat menentukan kualitas pemerintahan dan demokrasi kita,” pungkas Ma'ruf.