Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial berupaya mempercepat penanganan stunting melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako dengan memilih komoditas beras fortifikasi.
Kemensos mendapat penugasan dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penanganan stunting.
"Kami ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo antara lain untuk mempercepat penanganan stunting di Indonesia agar target 14 persen tercapai dengan BPNT,” ujar Menteri Sosial Juliari Batubara melalui keterangan tertulis, Rabu (11/10/2020).
Baca juga: Bantuan Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Gelombang 2 Akan Disalurkan Akhir Oktober 2020, Berikut Syaratnya
Juliari mengatakan diperlukan kajian untuk memasukkan berbagai produk makanan yang memiliki dampak langsung bagi pengurangan stunting.
"Di Kemensos, BPNT telah dan sedang berjalan dengan menyasar 19 juta keluarga. Namun dari jumlah yang ada perlu rinci sau per satu jenis beras yang dikonsumsi melalui program tersebut,” kata Juliari.
Beras fortifikasi dinilai dapat memperbaiki gizi anak-anak usia dini ataupun balita.
“Sebagai program massif kita perlu dukungan berbagai pemangku kepentingan dan ditugaskan Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) melakukan kajian bersama dengan Puslitbang, Bulog, serta BPOM,” kata Juliari.
Baca juga: Bamsoet Berikan Bantuan Makanan bagi Personil Brimob di Komplek MPR/DPR/DPD RI
Untuk mendorong percepatan program, Juliari menugaskan Sekjen Kemensos membentuk satu tim lintas kementerian dan lembaga.
Tugasnya adalah untuk segera merumuskan roadmap mengenai penggunaan beras fortifikasi terhadap BPNT.
"Untuk mempercepat, saya mengagendakan rapat dengan kementerian dan lembaga K/L terkait agar kebijakan ini dapat disepakati oleh lintas kementerian dan lembaga sehingga implementasi lebih kuat," tutur Juliari.
Berbagai kajian terkait dalam penggunaan beras fortifikasi diyakini bisa digunakan dengan baik dalam program bansos pangan yang sudah dijalankan selama ini.
“Maka, saya meminta kementerian dan lembaga terkait untuk turut mendukung sehingga masalah stunting di Indonesia dapat dikurangi secara efektif dan massif," pungkas Juliari.
Tim yang akan ditugaskan antara lain Kemensos, Kemenkes, BUMN, Kemendagri, Kementan, BKKBN, BPOM, Bappenas dan Kemenperin untuk segera merumuskan aspek kebijakan karena merupakan program besar dan strategis.