Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, mengatakan pekerjaan rumah pemerintah saat ini beberapa masyarakat menolak untuk divaksin.
Trubus menekankan hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir yang dipercaya oleh Presiden RI Joko Widodo mengawal vaksin.
"Pemerintah harus memberikan edukasi untuk menyadarkan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.
Baca juga: Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah, Papua dan Bali Butuh Perhatian Serius
Persoalannya ada yang menolak vaksin meskipun belum dikatakan tinggi, bisa saja jadi tinggi maka perlu dilakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi ke masyarakat," katanya kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).
Selain itu, adanya wacana vaksin Covid-19 gratis harus diperhitungkan dengan matang, berapa jumlah anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk ketersediaan vaksin gratis, tentu harus ditetapkan dari harganya terlebih dahulu.
“Apakah vaksin itu diberikan gratis, kalau gratiskan biayanya berapa, jadi artinya anggaran yang dibutuhkan berapa dihitung, ini memang salah satu upaya Erick Thohir atau pemerintah dalam upaya menghadirkan vaksin gratis," tegasnya.
Dia menilai Menteri BUMN itu telah menunjukan kinerjanya dengan berupaya mempercepat ketersedian vaksin dengan melakukan penjajakan kerjasama berbagai negara.
Baca juga: Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah, Papua dan Bali Butuh Perhatian Serius
"Erick kan terakhir sempat ke Korea Selatan, melalui Bio Farma itu mencoba untuk melihat bagaimana kondisi penerapan vaksin, vaksinasi, harapan nanti kita bisa dilakukan secara cepat, efisien dan diakui,” ujar Trubus.
Lebih lanjut, dia menyampaikan pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dan regulasi turunan terkait persoalan vaksinasi.
Terbaru, Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terbang ke Swiss dan Inggris.
Kunjungan kedua menteri itu dilakukan untuk mengamankan komitmen untuk vaksin Covid-19 dalam kerja sama vaksin bilateral.