News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Mahfud Rekomendasikan Aparat Pertahanan dan Keamanan Organik yang Kosong di Papua Segera Dilengkapi

Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam webinar evaluasi 15 tahun pelaksanaan Pilkada: Capaian dan Tanggapan yang disiarakan kanal YouTube CSIS Indonesia, Rabu (14/10/2020). / capture video

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD selaku penanggung jawab Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Intan Jaya merekomendasikan aparat untuk segera melengkapi aparat pertahanan dan keamanan organik yang kosong di Papua.

Rekomendasi tersebut didasarkan pada temuan TGPF kasus Intan Jaya masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau dari aparat keamanan karena medan yang sulit.

"Faktanya sekarang karena daerah di sana sangat luas dan sulit, itu ada beberapa daerah yang masih kosong. Dirangkap. Misalnya Polres ini merangkap di sana, di sana. Koramil ini merangkap di sana, di sana. Nah itu kami merekomendasikan agar segera diisi," kata Mahfud saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu (21/10/2020).

Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Penembakan Intan Jaya, Bambang Purwoko, yang terluka ditembak oleh KKSB dalam perawatan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta. (Tim Humas Kemenko Polhukam)

Baca juga: BREAKING NEWS: TGPF Intan Jaya Duga Ada Oknum Aparat Terlibat Tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani

Mahfud mengatakan dalam hal ini Kompolnas telah merekomendasikan hal tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo.

Rekomendasi tersebut pun telah disetujui oleh Presiden Jokowi.

Ia pun membantah isu yang menyatakan masyarakat Papua menginginkan aparat yang bertugas di sana segera ditarik.

"Tinggal sekarang TNI-Polri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi tak ada yang menolak kecuali KKSB, KKSB. Kalau rakyatnya sendiri kan justru malah minta. Agar ada perlindungan yang mengamankan mereka," kata Mahfud.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini