Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebut birokrasi yang tidak berbelit-belit, mulai dari alur pelayanan sampai jenjang pengambil keputusan menjadi salah satu arahan Presiden Jokowi untuk menyederhanakan birokrasi.
"Orientasi penyederhanaan birokrasi bukan terletak pada pemangkasan jenjang jabatan, melainkan pada tujuan pemerintah untuk menciptakan iklim baru birokrasi," katanya dalam keterangan yang diterima, Jumat (23/10/2020).
Baca juga: Tjahjo Kumolo: Penguatan Personel Polri Jadi Salah Satu Kunci Penggerak Birokrasi
Baca juga: Kadin: Meski UU Cipta Kerja Jamin Investasi, Perlu Attitude Birokrasi dan Konsistensi Kebijakan
Adapun realisasi untuk menciptakan iklim baru birokrasi secara tidak langsung, dikatajan Bima mulai berjalan sejak penerapan sistem kerja ASN pada tatanan normal baru.
"Sistem kerja Work from Home-Work from Office (WFH-WFO) berdampak pada perubahan tren pekerjaan ASN, meliputi peningkatan volume, konektivitas kerja, peningkatan tuntutan big data, dan peningkatan transaksi dan interaksi pekerjaan secara digital," lanjutnya
Dampak penerapan sistem kerja adaptasi baru ini menurutnta akan memengaruhi peta kebutuhan kompetensi ASN.
"Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di masing-masing instansi pemerintah perlu dilakukan ulang untuk mengevaluasi kelompok jabatan ASN yang tidak lagi relevan dengan sistem kerja serba digital saat ini," sambung Bima.
Maka itulah, kata Bima, BKN sebagai Instansi Pembina Manajemen Kepegawaian, selain akan menerapkan pengalihan jabatan Administrator dan Pengawas ke dalam jabatan keahlian atau fungsional, juga mengusulkan agar dilakukan evaluasi kebutuhan kompetensi ASN.
"Instansi Pusat dan Daerah idealnya menata ulang Anjab-ABK dengan mengacu pada sistem kerja baru, mulai dari memetakan jenis jabatan yang masih relevan dengan kebutuhan dan memangkas jabatan-jabatan yang tidak relevan dengan tuntutan sistem kerja baru," kata Bima.
Adapun Bima menyebut penyederhanaan birokrasi lewat pengalihan jabatan akan mempertimbangkan 3 (tiga) komponen utama, yakni pangkat dan golongan, kualifikasi, dan kompetensi.
"BKN kini telah menyiapkan kerangka penyederhanaan birokrasi lewat penyetaraan jabatan dan akan segera merealisasikannya sesuai target pemerintah yakni hingga Desember 2020," pungkas Bima.