Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Iniah berita populer nasional dalma 24 jam terakhir.
Berita populer atau banyak dibaca di kanal nasional tersaji dalam artikel ini.
Mulai dari penetapan cuti bersama di akhir Oktober.
Lalu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah bertemu MUI.
HIngga ribuan pelayat antar pimpinan Pondok Gontor ke pemakaman.
Baca juga: Fraksi PKS: Presiden Layak Terbitkan Perppu UU Cipta Kerja
1. Cuti Bersama
Cuti Bersama 2020 di tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 akan tetap dilaksanakan.
Tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 telah ditetapkan sebagai cuti bersama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Hal tersebut termuat dalam Surat Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2020 tentang cuti bersama pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2020.
Dikutip dari Kompas.com, keputusan tetap melaksanakan cuti bersama diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).
"Sesuai arahan Presiden, menetapkan cuti dan libur dalam kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi tetap dilaksanakan, jadi tidak ada perubahan," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy seusai mengikuti rapat terbatas.
Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini jatuh pada 29 Oktober.
Sementara tanggal 31 Oktober dan 1 November jatuh pada hari Sabtu dan Minggu yang merupakan libur akhir pekan.
Keputusan tidak membatalkan cuti ini berarti akan ada libur panjang selama lima hari.
Terhitung dari 28 Oktober hingga 1 November.
Baca juga: Berubah Lagi Draf UU Cipta Kerja sampai 5 Versi, Ini Faktanya
2. Jokowi setelah Bertemu MUI
Undang-Undang Cipta Kerja kini tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diundangkan dalam lembaran negara.
Diketahui, sejak disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020, sejumlah elemen masyarakat melakukan unjuk rasa menolak keberadaan undang-undang tersebut.
Bahkan hingga saat ini demo yang dilakukan masyarakat, buruh, dan elemen masyarakat lainnya terus terjadi menentang kehadiran UU Cipta Kerja.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun sudah menemui Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10/2020) menyampaikan sikapnya terkait UU Cipta Kerja.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan pengurus MUI yang dipimpin Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi menyampaikan ketidaksetujuan masyarakat terutama umat Islam terhadap UU Cipta Kerja.
3. Ribuan Pelayat Antar Pemakaman Pimpinan Pondok Gontor
Ribuan pelayat mengantarkan kepergian Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, KH Abdullah Syukri Zarkasyi.
Jenazah KH Syukri dibawa dari kantor utama Pondok Gontor menuju masjid Jami Pondok Modern Darussalam Gontor untuk disalatkan.
Ribuan santri dan pelayat ikut menyalatkan jenazah putra pertama KH Imam Zarkasyi tersebut.
Setelah disalatkan, jenazah dibawa ke pemakaman keluarga yang masih berada di komplek Pondok Modern Darussalam Gontor.
Selain para santri, dan warga sekitar, nampak juga Ustaz Yusuf Mansur yang ikut mengantarkan jenazah hingga ke pemakaman.
4. NasDem Tanggapi ICW yang Kritik Jokowi-Ma'ruf Soal Kebiri KPK
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berjalan sukses mengebiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ICW mencatat misi penegakan hukum yang diusung oleh Jokowi dan Maruf Amin saat mengikuti kontestasi politik tidak pernah terealisasi, khususnya keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi masih menjadi problematika tersendiri.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku tak sependapat.
Sahroni berpendapat ICW mungkin hanya melihat berdasarkan berapa banyak koruptor yang ditangkap oleh KPK.
"Saya rasa nggak begitu. Mungkin ICW hanya melihat kinerja KPK dari berapa banyak koruptor yang ditangkap," ujar Sahroni, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (23/10/2020).
5. Hasil Survei 65 Persen Kondisi Ekonomi Disebut Buruk
Lembaga survei Indikator mengungkap persepsi negatif masyarakat terhadap upaya menekan kasus Covid-19 di Tanah Air.
Berdasarkan hasil surveinya, 65 persen responden menyatakan kondisi ekonomi saat ini sangat buruk, Minggu (18/10).
Terkait hal itu, anggota komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan opini publik tak bisa dipungkiri tidak berbeda jauh dengan kondisi ekonomi saat ini.
“Publik berhak untuk 'beropini' terkait kondisi ekonomi nasional. Apalagi, dari data-data yang ada, kondisi ekonomi negara kita saat ini memang tidak bisa dikatakan baik-baik saja,” ujar Anis, dalam keterangannya, Kamis (22/10/2020).
(Tribunnews.com)