Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Koordinator I Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma menilai, tidak harapan berbicara penegakan hak asasi manusia (HAM) pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, hal tersebut didasari dari sejumlah instrumen HAM yang tidak ditegakkan.
Sehingga, penanganan dan penegakan HAM era Presiden Jokowi dinilai sudah sangat buruk.
"Kalau kita merefleksi pemerintahan Pak Jokowi, saya sudah pada satu kesimpulan kita sudah tak ada harapan bicara HAM di pemerintahan ini," kata Feri dalam webinar 'Demokrasi dan HAM, Refleksi Setahun Kabinet Jokowi-Amin', Selasa (27/10/2020).
Baca juga: KontraS Dorong Peradilan Umum untuk Oknum Aparat yang Terlibat dalam Tewasnya Pendeta Yeremia
Feri memberi contoh yaitu terkait penanganan kasus HAM masa lalu.
Dia mengingatkan, program Nawacita yang digemborkan Jokowi saat pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden, Jokowi menjanjikan adanya penuntasan terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Namun, setelah melewati masa jabatan pertamanya dan terpilih kembali di periode kedua, tak ada perkembangan dalam penuntasan kasus-kasus tersebut.
"aya juga ikut memberi masukan memenuhi hak para korban. Berulang kali kami memberi masukan, tak satupun kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu selesai," ucap Feri.