Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan penyaluran bansos akan tetap diteruskan pada tahun 2021.
Meski begitu, Muhadjir menyebut ada perubahan alokasi dalam sistem penyaluran.
"Tentu saja dengan ada beberapa perubahan, baik perubahan alokasi perubahan kuota atau sistem penyaluran," tutur Muhadjir dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) secara daring, Kamis (5/11/2020).
Baca juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Minta Edukasi Protokol Kesehatan Digencarkan
Muhadjir mengatakan beberapa program bansos reguler rencananya akan tetap dilaksanakan pada tahun 2021 seperti sebelumnya, yaitu program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta KPM.
Lalu Program sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.
Sementara itu, untuk bansos non reguler yang akan diberikan adalah Bansos Sosial Tunai (BST) yang jumlahnya ditingkatkan semula 9 juta KPM pada tahun 2020 menjadi 10 juta KPM di tahun 2021.
Kunci Jawaban PAI Kelas 11 Halaman 94 95 96 97 Kurikulum Merdeka, Uji Kompetensi Bab 3 - Halaman all
20 Latihan Soal IPAS Kelas 4 SD BAB 4 Kurikulum Merdeka serta Kunci Jawaban, Perubahan Bentuk Energi
"Untuk penyaluran bansos pada 2021 tetap disalurkan melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Desa dengan anggaran yang telah disepakati" ujar Muhadjir.
Baca juga: Menteri Muhadjir : Cuti dan Libur Peringatan Maulid Nabi Tetap Dilaksanakan Tanpa Perubahan
Sementara untuk bansos beras bagi 10 juta KPM PKH, akan kembali dipertimbangkan penyalurannya pada tahun 2021.
"Bansos beras bagi 10 juta KPM PKH berlanjut tidaknya mempertimbangkan kondisi stok beras pada Bulog, dan pelaksanaannya tetap menunggu arahan presiden," ungkap Muhadjir.
Baca juga: Menko PMK: Seks Bebas Bertentangan dengan Budaya Bangsa Indonesia
Prioritas tambahan anggaran bansos 2021 adalah wilayah DKI diusulkan tetap diberikan bansos sembako dengan cakupan 1,3 juta KPM seperti semula dengan besar bantuan 300.000 per KPM per bulan.
Selain itu, penyesuaian anggaran untuk mempertahankan nilai indeks Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 Juta KPM di luar DKI Jakarta akan sama seperti tahun 2020, yaitu sebesar 300.000 per KPM per bulan.
Penyesuaian anggaran bansos, nantinya akan dibahas pada Rapat Kabinet Terbatas dan keputusan penyesuaian anggaran akan diputuskan oleh Presiden.
"Kita harapkan awal November ini akan segera kita rapatkan dan akhir November kita harap sudah dibawa ke Rapat Terbatas. Dengan demikian, maka persiapan perencanaan bansos 2021 bisa dimulai sedini mungkin. Kita harapkan paling lambat awal Januari bisa segera disalurkan," kata Muhadjir.
Seperti diketahui, menjelang akhir tahun, penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam rangka Jaring Pengaman Sosial (JPS) pandemi Covid-19 telah memasuki tahap penyaluran ke-4.
Sampai saat ini Progres penyaluran Bansos (Program Sembako, PKH, BST, Bansos Jabodetabek, Bansos beras KPM PKH, Bansos tunai KPM sembako) telah tersalur Rp 112,9 T (88,81% dari Rp 127,2 T).