Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Indonesia (DKPP) membacakan putusan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan umum 2020 (KEPP), pada Rabu (11/11/2020).
Ketua sidang, Teguh Prasetyo menyebut ada 5 perkara pelanggaran yang dibacakan yakni pelanggaran yang dilakukan 2 Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Masing-masing KPU yakni berasal dari Kabupaten Sumbawa dan KPU Kota Dumai.
Baca juga: Kerjasama dengan KY-DKPP, MPR RI Bakal Selenggarakan Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa
Baca juga: Bawaslu Diusulkan Jadi Lembaga Penegak Pelanggaran Pemilu
“Pertama, nomor perkara 91 KPU Kabupaten Sumbawa. Kedua, perkara 94 KPU Kota Dumai,” ujarnya dalam siaran virtual DKPP RI, Rabu (11/11/2020).
Tiga dugaan pelanggaran lainnya berasal dari badan pengawasan pemilu (Bawaslu) dari Kabupaten/Kota.
Diantaranya, dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, serta Bawaslu Kabupaten Sragen.
“Nomor perkara 106 Bawaslu Kota Tangerang Selatan, nomor perkara 101 Bawaslu Kabupaten raja Ampat, dan nomor perkara 87 Bawaslu Kabupaten Sragen,” lanjutnya.
Masing-masing teradu kebanyakan ketua dan para anggotanya baik dari KPU dan Bawaslu.
Teguh Prasetyo, didampingi 3 anggota DKPP lainnya yakni Ida Budhiati, Didik Supriyanto, dan Alfitra Salamm.