Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan sikap rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang mengembalikan Frans Josua Napitu ke orang tuanya.
Diketahui, Frans adalah mahasiswa Unnes yang beberapa waktu lalu melaporkan Rektor Unnes Fathur Rokhman ke KPK.
Frans menduga Fathur melakukan korupsi dalam pengelolaan dana mahasiswa.
"KPK menyayangkan rektor Unnes yang telah mengembalikan pembinaan mahasiswanya kepada orangtuanya kembali, karena yang bersangkutan telah melaporkan rektornya ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya, Senin (16/11/2020).
Ghufron menegaskan bahwa masyarakat yang melaporkan suatu dugaan tindak pidana korupsi dilindungi oleh hukum.
Hal itu berdasarkan pada Pasal 41 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Undang-undang tipikor yang secara jelas menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," tegasnya.
Baca juga: Frederich Yunadi Singgung Nama Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango di Sidang PK
Bahkan, dikatakannya, negara telah menyiapkan penghargaan atas pelaksanaan peran serta masyarakat tersebut dengan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Oleh karena itu jika ada pihak PNS yang memberikan sanksi atas pelaksanaan hak dan kewajibanya dalam berperan serta dalam pemberantasan korupsi hal tersebut sangat disayangkan," kata Ghufron.
Diberitakan sebelumnya, Fakultas Hukum Unnes mengembalikan Frans Napitu, mahasiswa yang melaporkan dugaan korupsi rektor ke KPK, kepada orang tuanya untuk mendapat pembinaan moral karakter.
Dekan Fakultas Hukum Unnes Rodiyah mengatakan bersamaan dengan keputusan itu, perguruan tinggi itu juga menunda seluruh kewajiban Frans Napitu sebagai mahasiswa Unnes untuk enam bulan ke depan.
"Surat pemberitahuan sudah kami kirimkan kepada orangtua yang bersangkutan melalui PT Pos serta pemberitahuan melalui Whatsapp," kata Rodiyah di Semarang, Senin (16/11/2020).
Baca juga: Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas dalam Mobil Rental di Semarang
Menurut dia, pengembalian Frans Napitu ke orang tuanya ini belum merupakan sanksi atas tindakannya yang dinilai telah menurunkan reputasi Unnes.
Ia menjelaskan surat keputusan ini dibuat setelah melalui pertimbangan tim yang dibentuk usai laporan Frans ke KPK pada pekan lalu.
Rodiyah menuturkan, pembinaan terhadap mahasiswa semester 9 tersebut bukan yang pertama.
Sebelumnya, kata dia, teguran juga diberikan kepada mahasiswa program bidik misi itu atas beberapa perbuatan, seperti menyampaikan tuduhan adanya plagiasi yang dilakukan rektor, memimpin aksi yang menuduh rektor melakukan penindasan, hingga unggahan di media sosial tentang dukungan terhadap kelompok separatis di Papua.
Setelah enam bulan dikembalikan kepada orangtuanya, kata dia, Frans akan kembali dievaluasi untuk mengetahui adanya perubahan atau tidak.
Diberitakan, mahasiswa bernama Frans Josua Napitu melaporkan Rektor Unnes Fathur Rokhman ke KPK.
Frans menduga Fathur melakukan korupsi dalam pengelolaan dana mahasiswa.
"Ada beberapa komponen yang berkaitan dengan keuangan atau anggaran yang dinilai janggal atau tidak wajar di Unnes, sehingga memunculkan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi," kata Frans lewat keterangan tertulis, Jumat (13/11/2020).
Baca juga: Pengacara PT Posfin Jelaskan Langkah Hukum Atas Dugaan Korupsi oleh Mantan Dirut
Frans mengatakan anggaran itu bersumber dari mahasiswa ataupun luar mahasiswa.
Ia mengaku telah menyerahkan rincian anggaran itu ke KPK, termasuk dokumen dan data pendukung.
Frans mengatakan, masalah yang dilaporkan menjadi keresahan di kalangan mahasiswa.
Mahasiswa, kata dia, telah berupaya melakukan audiensi, demo dan bersurat resmi ke rektorat namun tidak membuahkan hasil.
Sementara itu, Rektor Unnes Fathur Rokhman mengatakan, tidak mengetahui materi yang dilaporkan oleh mahasiswanya.
Unnes taat asas dalam pengelolaan keuangan.
"Unnes mendapatkan Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 10 tahun," kata Fathur.