Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, sikap tegas Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjaga stabilitas nasional perlu didukung.
Menurut Karyono, pernyataan sikap tersebut tentu bukan tanpa sebab. Himbauan panglima TNI tersebut tentu dilatarbelakangi suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan instabilitas nasional.
"Pernyataan panglima TNI memang tidak secara eksplisit dan spesifik menyebut nama seseorang dan organisasi massa," kata Karyono kepada Tribunnews, Senin (16/11/2020).
"Tetapi pernyataan panglima TNI yang menyinggung tentang provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas memiliki korelasi dengan kondisi terkini, dimana dalam sepekan ini atmosfir politik di tanah tanah air memanas kembali bersamaan dengan kepulangan tokoh kontroversial Rizieq Shihab dari Arab Saudi," tambah Karyono.
Karyono mengatakan, suhu politik mulai memanas sejak terdengar kabar pentolan ormas FPI tersebut akan kembali ke Indonesia.
Setiba di tanah air, situasi semakin mengkuatirkan karena di tengah pandemi Covid-19 terjadi kerumunan massa mulai penyambutan di bandara Soekarno-Hatta.
Bahkan, hingga acara maulid nabi dan acara pernikahan putri Habib Rizieq Shihab yang dihadiri ribuan orang.
Baca juga: Sudah Berada di Jakarta, Kenapa Bagus Kahfi Belum Dipanggil ke Timnas U-19 Indonesia?
Tidak hanya kerumunan massa di masa pandemi, pelbagai narasi berbau politik identitas yang memenuhi ruang publik juga meningkatkan ketegangan politik.
Di sisi lain, pelbagai narasi yang berisi ucapan selamat datang maupun yang bernada simpati kepada Rizieq Shihab oleh oknum anggota TNI juga semakin meningkatkan ketegangan.
"Sejumlah anggota TNI yang dinilai melanggar disiplin prajurit telah ditindak.
Namun penindakan terhadap oknum TNI ini mendapat respon dari Rizieq Shihab dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak patut. 'itu namanya kurang ajar' kata Rizieq," beber Karyono.
Adanya sejumlah oknum TNI yang dinilai mendukung atau bersimpati secara terbuka kepada tokoh yang diduga tersangkut kasus chat mesum dengan Firza Husein ini membuat panglima TNI Hadi Tjahjanto harus mengingatkan jajarannya.
Ia menyerukan agar seluruh jajaran TNI selalu siap mengawal dan menjaga kesatuan bangsa.
Tak hanya itu, TNI menurut dia, harus lebih kuat demi menjadi alat utama pertahanan negara.
Baca juga: Politikus PDIP Sebut Polisi Pantas Periksa Anies Terkait Resepsi Putri Habib Rizieq Shihab
Pernyataan panglima TNI ini memang terkesan jamak, tapi secara implisit bisa dimaknai sebagai peringatan untuk jajaran TNI sendiri.
Jika menyimak secara visual pada saat konferensi pers dimana Panglima TNI Hadi Tjahjanto didampingi Pangkostrad Letjen TNI Eko Margiyono, Komandan Koopssus TNI Mayjen TNI Richard TH. Tampubolon, Danjen Kopassus Mayjen TNI Mohamad Hasan, Dankormar Mayjen TNI (Mar) Suhartono dan Komandan Korpaskhas Marsda TNI Eris Widodo secara tersirat mencerminkan sikap yang siap tempur.
"Artinya, peringatan panglima TNI itu serius, tidak main-main," jelas Karyono.
Namun, keseriusan dan ketegasan tersebut diharapkan jangan sekadar di visualisasi, tapi perlu dibuktikan.
TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
"Karenanya, sudah selayaknya TNI harus tegas," imbuhnya.
Siapapun yang melakukan tindakan yang mengancam stabilitas nasional harus ditindak tanpa pandang bulu.
Pun demikian, di waktu yang sama himbauan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Aziz agar semua pihak disiplin mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID 19 juga memiliki korelasi dengan peristiwa yang terjadi belakangan ini.
Baca juga: Respons Camat Tanah Abang dan Lurah Petamburan Sikapi Panggilan Polisi Terkait Acara Habib Rizieq
Meskipun himbauan tersebut bersifat umum, tetapi himbauan tersebut secara kronologis berhubungan dengan sujumlah peristiwa yang mengundang kerumunan massa di tengah pandemi yang terjadi sejak penyambutan Rizieq Shihab di bandara soetta hingga acara pernikahan putri Rizieq dan peringatan maulid nabi.
Namun demikian, tidak cukup hanya memberikan himbauan. Maka demi keadilan, Polri harus tegas menindak semua pihak yang melanggar protokol kesehatan tanpa pandang bulu.
"Otoritas pemerintah seperti satgas penanganan covid semestinya melakukan pencegahan, bukan malah membantu puluhan ribu masker," kata Karyono.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jangan pura-pura tidak tahu menyaksikan peristiwa kerumunan massa di masa PSBB transisi hanya demi menjaga relasi politik.
"Pemerintah DKI harus tegas dan konsisten. Tidak cukup dengan memberikan sanksi denda Rp 50 juta lalu masalahnya selesai.
Apalagi masih ada kemungkinan peristiwa kerumunan massa tersebut bisa terulang kembali," tegasnya.
Pembiaran peristiwa kerumunan ribuan massa seperti ini menunjukkan sikap diskriminasi, yang lain dilarang dan ditindak, yang ini tidak.
Dampaknya, hal ini semakin menumbuhkan ketidakpercayaan rakyat terhadap kebijakan penanganan covid meningkat karena pemerintah dinilai tidak konsisten.
Karenanya, pemerintah harus tegas. Tidak perlu takut dengan jubah identitas yang kerap digunakan sebagai tameng.
"Hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Negara tidak boleh lemah apalagi kalah," tutup Karyono.