Abdillah Toha: Tidak Ada Keistimewaan Hukum untuk Habib

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha menegaskan tidak ada kriminalisasi ulama yang terjadi di Indonesia.

Abdillah mengatakan terdapat kelompok yang menyuarakan bahwa terjadi kriminalisasi ulama di Indonesia.

Dirinya mempertanyakan apakah kriminalisasi ulama berarti jika ada ulama yang melanggar hukum tidak boleh ditindak.

"Dia bilang, ada kriminalisasi ulama. Ini harus hati-hati, kalau bicara kriminalisasi ulama. Apa artinya? Apa yang dimaksudkan itu bahwa kalau ada ulama atau yang menyebut dirinya ulama melanggar hukum boleh. Artinya kalau ada ulama yang melanggar hukum tidak boleh ditangkap tidak boleh diproses di pengadilan," ujar Abdillah dalam webinar 'Mengawal Peran Habaib Dalam Perjalanan Bangsa', Senin (24/11/2020) malam.

Baca juga: Polisi Belum Tentukan Waktu Jadwal Ulang Periksa Menantu dan Anak Habib Rizieq Shihab

Baca juga: Polisi Masih Evaluasi dan Analisa Hasil Klarifikasi Pejabat Pemprov DKI Terkait Acara Habib Rizieq

Menurut Abdillah, hal ini merupakan kekeliruan. Mengingat, menurut Abdillah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tidak ada keistimewaan dalam hukum kepada siapapun.

Dirinya mengutip hadits yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum termasuk kepada putrinya sendiri Fatimah.

Sehingga, menurut Abdillah, tidak ada keistimewaan untuk siapapun dalam masalah hukum termasuk untuk ulama dan habib.

"Tidak ada itu keistimewaan hukum buat ustad, buat ulama, buat habib tidak ada. Melanggar hukum harus diproses secara hukum," kata Abdillah.

Menurut Abdillah, kriminalisasi ulama istilah politik itu. Dirinya menyarankan jika ada penegakan hukum yang tidak adil, siapapun dapat ajukan ke lembaga-lembaga yang berwenang.

Abdillah menegaskan bahwa Islam di Indonesia tidak dipojokan. Menurutnya, umat Islam bebas beribadah di Indonesia.

"Masjid terbanyak di dunia itu ada di negeri ini. Ada lebih dari 800 ribu masjid di negeri ini. Jumlah hujaz, orang yang pergi haji di seluruj dunia yang paling banyak dari Indonesia," pungkas Abdillah.

Lalu majelis-majelis, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah agama, menurut Abdillah banyak bertebaran di seluruh Indonesia. Sehingga, menurutnya, tidak pihak yang memusuhi umat Islam di Indonesia.

Abdillah Toha Ajak Para Habaib Hindari Tindakan Memecah Belah Bangsa

Pendiri PAN Abdillah Toha juga meminta para habaib untuk menghindari tindakan yang dapat memecah belah bangsa.

Menurut Abdillah, para habaib harus dapat menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.

"Kalau habaib mau berperan perhatikan itu. jangan sampai kita ikut ke dalam tindakan-tindakan yang memecah belah bangsa ini. Jangan sampai kita ikut di dalam perilaku yang mendorong kepada lemahnya kedaulatan," ujar Abdillah dalam webinar 'Mengawal Peran Habaib Dalam Perjalanan Bangsa', Senin (24/11/2020) malam.

Baca juga: Polisi Masih Evaluasi dan Analisa Hasil Klarifikasi Pejabat Pemprov DKI Terkait Acara Habib Rizieq

Abdillah mengingatkan agar para habaib menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dirinya mengajak untuk memperat persatuan agar Indonesia tidak dikuasai oleh pihak asing.

Menurut Abdillah, perpecahan yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah terjadi karena intervensi pihak asing.

"Jangan sampai kita sebagai dikuasai kekuatan asing, baik berupa penduduk oleh asing maupun dikuasai ekonomi, budaya dan sebagainya. Jangan lupa ya apa yang terjadi di Timur Tengah di Suriah, Libya, dan lain sebagainya Itu karena perpecahan," tutur Abdillah.

Baca juga: Abdillah Toha: Tidak Ada Keistimewaan Hukum untuk Habib

Dirinya mengatakan nilai kebangsaan harus dijaga karena menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Kebangsaan juga terkait dengag penghormatan semua agama.

Meski sebagai mayoritas, Abdillah meminta umat Islam tidak menekan minoritas.

"Mayoritas itu tidak harus mengatakan harus diberi hak khusus. Sebab mayoritas di negeri ini bukan hanya mayoritas muslim. Ada mayoritas gender. Saya tidak tahu apa laki-laki lebih banyak dari perempuan lalu mengatakan presiden harus laki-laki karena mayoritas laki-laki," kata Abdillah.

Baca juga: Satpol PP Didemo FPI karena Copot Baliho Rizieq Shihab, Dudung Abdurachman Geram: Mereka Itu Siapa?

Menurut Abdillah, Indonesia adalah negara demokrasi. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih.

Sementara kebangsaan dalam sisi agama, menurut Abdillah kira yang utama adalah memberikan kebebasan beragama.