News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Di Depan 43 CEO dari 20 Negara, Erick Thohir Yakinkan Penegakkan Hukum di Indonesia Solid

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Pelaksana Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir.

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa penegakkan hukum di Indonesia Solid sehingga baik untuk iklim investasi.

Hal itu disampaikan Erick di depan 43 CEO dari 20 negara dalam acara World Economic Forum mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual dari istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, (25/11/2020).

"Tadi juga banyak sekali pertanyaan mengenai investasi, kita jelaskan bahwa Indonesia solid dalam penegakkan hukum," kata Erick.

Baca juga: Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Selain itu terkait investasi pemerintah Indonesia menurut Erick berencana untuk membuat Soverign Wealth Fund (SWF) atau lembaga yang mengelola dana investasi negara. 

Erick memastikan  SWF di Indonesia nantinya akan dikelola dengan akuntabel sehingga tidak terjadi penyelewengan seperti yang terjadi pada  lembaga 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malyasia.

"Pada saat ini kita sedang membuat  Soverign Wealth Fund (SWF) yang tidak mau juga disamakan dengan 1MDB, yang tentunya kasus kasus ini sudah terjadi, maka itu kita memastikan dengan SWF ini tentu secara transparan, dan juga akuntabel," katanya.

Baca juga: Menteri BUMN Erick Thohir Angkat Dirjen Kemendag Jadi Komut di PPI

Erick mengatakan bahwa SWF ini nantinya akan digunakan untuk percepatan proyek strategis pemerintah.

Oleh karenanya Pemerintah sangat mendukung investasi yang dilakukan pengusaha dalam dan luar negeri.

"Kita juga menyampaikan bahwa kita sangat mendukung dengan investasi yang akan dilakukan pengusaha dalam negeri maupun pengusaha luar negeri. Karena itu omnibuslaw atau UU Cipta kerja ini dilakukan untuk mendukung program percepatan pembangunan ekonomi Indonesia," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini