Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).
Mengenai siapa pengganti Edhy Prabowo di kabinet pemerintahan Jokowi masih tanda tanya.
Namun sejumlah pihak mensinyalir pengganti Edhy Prabowo masih berasal dari Partai Gerindra.
"Namun semuanya tergantung Prabowo Subianto," ujar Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin, Kamis (26/11/2020).
Baca juga: Ini Penjelasan Fahri Hamzah Nama Perusahaannya Disebut-sebut Terkait Ekspor Beni Lobster
Menurut dia, Jokowi kemungkinan tetap menunjuk politikus Gerindra sebab jatah partai itu di kabinet pemerintahan Jokowi memang dua orang.
Satunya lagi diisi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
"Bisa saja kursi menteri pengganti Edhy Prabowo akan diberikan ke kader Gerindra yang lain," ujarnya.
Lalu siapa saja kader Gerindra yang berpotensi gantikan Edhy Prabowo jadi menteri KKP.
Ujang menyebut sejumlah nama diantaranya :
- Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Sandiaga Uno
- Wakil Ketua Umum bidang Luar Negeri Fadli Zon
- Wakil Ketua Umum bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Pemenangan Pemilu: Sufmi Dasco Ahmad
- Wakil Ketua Umum bidang Pertahanan dan Keamanan: Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun
- Wakil Ketua Umum bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan: drg Putih Sari
- Wakil Ketua Umum bidang Pengabdian Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sumarjati Arjoso
- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad muzani
Menurut Ujang, posisi Menteri KKP sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kata dia, Jokowi bisa saja mengambil keputusan memberikan posisi itu kepada orang dari parpol selain Gerindra, atau kepada kalangan profesional.
Sandiaga Calon Kuat
Meski demikian, informasi yang diperoleh Tribunnews.com nama Sandiaga Uno dianggap berpeluang kuat menggantikan Edhy Prabowo jika pilihannya harus dari Partai Gerindra.
Sandiaga Uno dianggap sebagai 'orang dekat' Prabowo.
Presiden Jokowi juga disebut 'nyaman' dengan sosok Sandiaga Uno.
Dengan latar belakang pengusaha dan saat ini fokus memajukan UMKM, Sandiaga Uno dianggap tepat untuk menjadi Menteri KKP.
Meskipun di media sosial, ramai 'gurauan' dari netizen untuk mengangkat Fadli Zon jadi menteri Jokowi.
Fadli Zon selama ini dikenal gencar mengkritik kebijakan Jokowi.
Bahkan sejak kemarin, nama Fadli Zon trending dibicarakan netizen di media sosial.
Tunggu Jokowi
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut partainya menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri dan kami tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden," ujar Dasco di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Dasco menyebut, penentuan kursi menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.
"Itu adalah hak prerogatif presiden dan kami belum bicara atau mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai itu (kursi Menteri Keluatan dan Perikanan)," ucap Dasco.
Pandangan lain
Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memprediksi posisi menteri KKP akan kembali diisi oleh orang dari partai politik.
Hanya saja tidak dari Partai Gerindra lagi.
"Kalau saya memprediksi kemungkinan besar akan diisi dari parpol, tetapi dari partai yang lain (bukan Gerindra, - red). Nampaknya kecil kemungkinannya, karena presiden nampaknya ingin memperbaiki KKP," ujar Hendri, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (26/11/2020).
Baca juga: Edhy Prabowo Belanja Barang Mewah Pakai Uang Suap, Tas Louis Vuiton hingga Jam Rolex
Hendri mengatakan hal tersebut bisa jadi membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan jatah di kementerian lain bagi Gerindra.
Menurutnya tak aneh apabila Jokowi tetap memberikan 'jatah' kepada Gerindra meski satu kadernya sudah terbukti melakukan korupsi, karena pertimbangannya adalah menjaga keseimbangan pemerintahan.
"Jadi kalaupun (posisi menteri KKP) diberikan kepada parpol, kemungkinan bukan dari Gerindra. Dan misalnya pak presiden mau memberikan jatah kepada Gerindra, mungkin akan diberikan ke kementerian yang lain. Kenapa sudah korupsi tetap dapat jatah? Ya itukan hak prerogatif presiden juga untuk menjaga keseimbangan pemerintahan," jelasnya.
Baca juga: Edhy Prabowo Sudah Diingatkan DPR Agar tidak Serampangan Membuka Kembali Izin Ekspor Benih Lobster
Namun di sisi lain, Hendri tak menutup kemungkinan Jokowi dapat berpaling kepada profesional untuk mengisi posisi Edhy Prabowo.
"Siapa yang berpeluang jadi penggantinya, ya itu haknya Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu punya dua pilihan, mau dari profesional atau dari parpol," kata dia.
"Lantas apa profesional berpeluang? Ya sangat berpeluang, karena ada nama Susi Pudjiastuti dan lain sebagainya," imbuh Hendri.
Edhy Tersangka KPK
Penulis: Hasanuddin/Vincentus