Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial, Juliari P Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (6/12/2020).
Juliari ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya, yakni Matheus Joko Santoso (Pejabat Kemensos), Adi Wahyono (Pejabat Kemensos), Ardian IM (swasta) dan Harry Sidabuke (swasta).
Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang dari fee pengadaan paket sembako sebesar total Rp 17 miliar.
Rincianya, sebesar Rp 8,2 miliar diberikan secara tunai oleh Matheus Joko Santoso melalui Adi Wahyono pada pelaksanaan paket sembako yang pertama.
Kemudian sebesar Rp 8,8 miliar diduga diberikan di periode kedua pelaksanaan paket sembako bulan Oktober 2020 sampai Desember 2020.
Kini menjadi tersangka korupsi, Juliari rupanya pernah berbicara tentang korupsi.
Hal itu disampaikan oleh Juliari saat melayani wawancara dengan Tribunnews.com pada 17 Desember 2019 silam.
Dalam wawancara tersebut, Juliari menjawab berbagai pertanyaan dari wartawan Tribunnews.com terkait berbagai hal mulai dari awal ditunjuk menjadi menteri hingga beragam hal lainnya.
Baca juga: Hotman Paris Unggah Video Mensos Juliari yang Kini jadi Tersangka Korupsi: Oh Begitu Caranya Lae!
Dikutip dari rekaman wawancara tersebut, Wakil Bendahara PDIP ini menceritakan momen saat ia dipanggil Jokowi untuk diberitahu bakal diangkat menjadi Menteri Sosial.
Menurut Juliari, pertemuan itu tidak lama.
"Langsung disebutkan (ditunjuk sebagai Menteri Sosial). Saya nggak lama itu diajak ngomong sama beliau. Prinsipnya pak Jokowi meminta agar membantu beliau di Kementerian Sosial. Ya saya siap saja," katanya sebagaimana dikutip dari video Tribunnews.com.
Jokowi saat itu, kata Juliari, hanya berpesan agar ia mengeksekusi program-program di Kemensos dengan baik.
Hal ini karena beberapa program utama Jokowi ada di Kemensos.
"Pak Presiden prinsipnya begini. Ia bilang 'mas Ari, saya perhatikan bener ini, menteri sosial. Karena ada program-program utama kita, ada di Kementerian Sosial. Tolong eksekusinya yang tepat , udah itu saja," beber dia.