Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) bidang Investasi dan Infrastruktur, Dr. Sukriansyah S Latief melakukan kunjungan kerja ke proyek pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Rabu hingga Jumat (2-4/12/2020) kemarin.
Kunjungan kerja ini untuk mengetahui lebih jauh progres dan kendala yang dialami dalam pembangunan bendungan tersebut serta penyelesaian yang akan diambil.
Dalam kunjungan ini Stafsus Wapres Sukriansyah menemukan beberapa kendala terutama dalam konstruksi bendungan seperti Paket I dan paket II yang mengalami hambatan penyelesaian konstruksi sampai 100 %.
“Ini disebabkan kekurangan anggaran. Yang mana anggaran yang direncanakan diawal kontrak tidak sesuai dalam pelaksanaan setelah berjalan dikarenakan banyak perubahan desain,” ujar Sukriansyah.
Karena kendala ini, maka penyelesaian pelaksanaan paket I dan II sampai 100 persen dibutuhkan tambahan anggaran yang cukup besar yakni Rp 700.000.000.000.
Saat ini dana tersebut sedang dalam usulan kekementrian PU cq dirjen Sumber Daya Air dan juga harus melibatkan BPKP dalam review anggaran tersebut.
Penyebab hambatan tersebut dikarenakan adanya kesalahan perencanaan diawal sehingga pada saat pelaksanaan banyak perubahan desain dilapangan.
Karena ini Sukriansyah menekankan bahwa pekerjaan kontruksi bendungan Semantok harus segera didorong dalam penambahan anggaran
“Dari sudut hukum harus melibatkan BPKP dan kejaksaan agar tidak ada temuan kemudian hari”, tambahnya.
Sementara itu untuk progres Pembebasan Lahan Bendungan Semantok Nganjuk, dari hasil pemaparan dan kunjungan kerja ke lokasi proyek bendungan ditemukan beberapa masalah seperti Pengadaan Tanah seluas 674.38 Ha dimana ada sebagian tanah masyarakat sebanyak 258 bidang.
Dari 258 bidang, sampai saat ini hanya 15 bidang yang menerima hasil appraisal, sementara sisanya 243 bidang menolak hasil apraisal
“Adapun alasan penolakan hasil apraisal tersebut dikarenakan kesalahan yang dilakukan apraisal dalam menghitung kerugian tanah, rumah dan atasan yang berdiri di lahan masyarakat. Adapun dana untuk pembayaran tersebut saat ini sudah disiapkan oleh LMAN.
Untuk mempercepat penyelesaian pengadaan tanah tersebut, maka saat ini sudah dilakukan oleh pihak kementerian PU cq Balai Sumber Daya Air peninjauan ulang harga (apraisal).
Baca juga: Proyek Bendungan Tamblang Bali Ditargetkan Rampung 2022
Agar tidak terjadi temuan terhadap perbedaan harga dalam pengadaan tanah tersebut, maka saat ini pihak Kementerian PU Cq Balai Sumber Daya Air mengajukan ke Kanwil dan BPN nganjuk bersama KJPP segera melakukan evaluasi ulang harga appraisal.
Baca juga: Kapal Ponton Seberat 20 Ton Terseret Arus Sungai Serayu di Banyumas, Sempat Buat Bendungan Bergetar
“Apabila tidak segera diproses evaluasi ulang harga appraisal, maka dampak penyelesaian bendungan semantok akan mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan juga dikawatirkan menimbulkan gejolak sosial atas keterlambatan pembayaran tanah masyarakat yang sudah dipakai oleh proyek bendungan semantok,” ujarnya
Dalam hal ini Stafsus Wapres Sukriansyah mengatakan persoalan pengadaan ini menjadi masalah karena kesalahan dari appraisal.
“Untuk mempercepat hasil ulang appraisal, maka perlu doroangan dan bantuan agar kementerian ATR segera mendorong Kanwil dan BPN nganjuk bersama KJPP segera melakukan evaluasi ulang harga appraisal”, pungkasnya