Baca tanpa iklan
dari Sandiaga hingga Risma
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dikabarkan akan menjadi Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara yang menjadi tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menyebut, peluang Risma menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju, tergantung dari restu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.
"Kalau dia (Risma) direkomendasikan oleh Megawati jadi Mensos, maka peluang itu besar, karena kuncinya restu dan rekomendasi Megawati sebagai Ketum PDIP," ujar Ujang saat dihubungi, Jakarta, Senin (14/12/2020).
Baca juga: Ini Respon Risma Saat Ditanya Kesediaannya Jika Ditawari Jadi Menteri Jokowi
Menurut Ujang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki hak prerogatif dalam menentukan pembantunya di tingkat eksekutif, diperkirakan akan tetap memberikan kursi menteri sosial kepada PDI Perjuangan.
"Saya sudah memprediksi jauh-jauh hari, jika kursi Mensos masih akan diberikan ke PDIP. Soal nama itu tergantung PDIP dan sekarang yang muncul nama Risma," tutur Ujang.
Jika nantinya Risma benar menjadi menteri sosial, Ujang menyebut kehadiran Risma belum tentu membawa citra positif ke pemerintahan Presiden Jokowi.
"Tak akan membuat pemerintah serta merta menjadi positif, karena kita tak tahu kinerjanya nanti bagus atau tidak," ucap Ujang.
Baca juga: Sebentar Lagi Tak Jadi Wali Kota Surabaya, Risma Ngaku Sempat Minta Jabatan Ini: Kita Bisa Mengubah
Diketahui, Juliari Batubara merupakan kader PDI Perjuangan dan kini ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk Jabodetabek.
Kekosongan kursi menteri sosial, menimbulkan kabar Risma diminta Presiden Jokowi untuk menempati posisi tersebut.
Punya Rekam Jejak Bagus
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut penentuan sosok pengganti Juliari Batubara menjadi menteri sosial (mensos), merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, jika kursi menteri sosial kembali diberikan PDI Perjuangan, maka kader yang diutus harus mendapatkan restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Jika penggantinya dari PDIP, semuanya sebegitu tergantung Megawati. Itulah fatsoen politik kita, tak bisa mengukur segala sesuatu berdasarkan tren di media," ujar Adi saat dihubungi, Jakarta, Senin (14/12/2020).
Suara Partai-partai
Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza menilai, Risma memiliki kompetensi menjadi menteri sosial.
"Secara profil, Bu Risma memiliki kompetensi untuk itu (menjadi menteri sosial). Saya yakin beliau mampu bekerja di bawah tekanan masalah terkait pandemi Covid-19," kata Faisol kepada wartawan, Senin (14/12/2020).
Baca juga: Bagaimana Peluang Risma Jadi Mensos? Berikut Analisa Pengamat
Ketua Komisi VI DPR RI itu menilai, untuk menjadi seorang menteri sosial, harus memiliki kemampuan mitigasi bencana dan masalah sosial.
"Kriteria utama yang menurut saya penting dijadikan tolok ukur adalah kemampuan melalukan mitigasi bencana dan masalah sosial, terutama mampu menjadikan pandemi ini sebagai tantangan yang harus diatasi secepatnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Faisol mengatakan pemerintah butuh menteri sosial secara definitif dengan segera, terlebih saat ini pemerintah fokus menghadapi dampak pandemi Covid-19.
Baca juga: Risma Minta Karyawan tidak Melakukan Perjalanan Liburan ke Luar Kota Surabaya
Namun demikian, hal itu tentu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan, siapa yang layak menjadi menteri sosial.
"Semua ada di tangan presiden. Memang beliau membutuhkan mensos yang definitif menyusul mundurnya Bpk Juliari Batubara," pungkas Faisol.
Sementara itu, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menilai, Tri Rismaharini tidak cocok menjadi menteri sosial.
"Benar sekali (tidak cocok). Rasanya sangat tidak sesuai dengan wilayah bidang garapannya," ucap Bukhori saat dihubungi Tribunnews, Senin (14/12/2020).
Menurut Bukhori, ada beberapa alasan mengapa Tri Rismaharini tidak cocok menjadi menteri sosial.
Satu diantaranya yaitu lantaran Risma adalah kader partai politik.
Baca juga: Bagaimana Peluang Risma Jadi Mensos? Berikut Analisa Pengamat
"Kementerian Sosial harus dikelola oleh orang yang tidak dibayang-bayangi oleh partai politik dalam kerjanya," kata Anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Selain itu, menjadi menteri sosial harus mengerti bagaimana cara mengentaskan kemiskinan.
Sehingga, seorang menteri sosial harus memiliki solusi bagi problem sosial di Indonesia.
"Mengerti bagaimana cara mengentaskan kemiskinan bukan memelihara kemiskinan dan mencintai orang miskin," ujar Bukhori.
Sandiaga Gantikan Edhy Prabowo?
Nama politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno dan Fadli Zon santer disebut bakal menggantikan posisi Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Lantas siapakah yang pantas mengisi kursi menteri yang kosong tersebut?
Pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan lebih memilih politikus Gerindra Sandiaga Uno, ketimbang Fadli Zon untuk menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Baca juga: Bursa Calon Pengganti Edhy Prabowo, Ada Nama Sandiaga Uno hingga Fadli Zon
Baca juga: Sandiaga Usulkan 2 Formula Keluarkan Indonesia dari Jurang Resesi
"Dugaan saya Menteri KKP masih akan dijadikan jatah Gerindra. Jadi siapa yang diajukan Gerindra yang akan jadi pertimbangan. Bila yang diajukan Fadli Zon dan Sandi, dugaan saya peluangnya lebih besar Sandi,” kata Djayadi, Rabu (2/12/2020).
Pria yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia ini mengatakan, posisi Sandi yang pernah menjadi calon Wakil Presiden dan pengalamannya sebagai pengusaha menjadi salah satu alasan kuatnya.
Pegalaman Sandi sebagai pengusaha, menurut dia, bisa akan lebih diperlukan Jokowi untuk membantu memulihkan ekonomi dari bidang kelautan dan perikanan serta maritim secara umum.
Namun, kalau hanya satu nama yang diajukan Gerindra, yakni Fadli Zon, lanjut dia, sepanjang tidak ada keberatan serius dari Jokowi, maka peluangnya besar.
“Kalau hanya satu nama yang diajukan Gerindra, yakni Fadli Zon, sepanjang tidak ada keberatan serius dari Jokowi, maka peluangnya besar,” jelasnya.
Paling tidak kata dia, masuknya Fadli Zon ke dalam kabinet, akan mengurangi suara kritis terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin di sisa pemerintahan hingga 2024 mendatang.
“Secara politik, kalau Fadli Zon yang jadi diajukan oleh Gerindra, saya kira Jokowi tidak keberatan karena itu akan mengurangi suara kritis terhadap pemerintahan,” jelas Djayadi Hanan.