TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menggratiskan vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat.
Jokowi mengumumkan hal itu dalam keterangan pers yang ia sampaikan secara virtual, Rabu (16/12/2020).
"Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis."
"Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi.
Rencana ini menjadi kabar gembira karena sebelumnya pemerintah berencana hanya memberi vaksin gratis bagi masyarakat tidak mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran di BPJS Kesehatan.
Baca juga: FDA AS Sebut Vaksin Covid-19 Buatan Moderna Aman dan Efektif
Selain mengumumkan penggratisan vaksin Corona, Jokowi juga menyatakan ia siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin.
"Saya ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima (vaksin Covid-19) pertama, divaksin pertama kali."
"Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman," kata Jokowi.
Kapan Vaksinasi akan Dimulai?
Saat ini, salah satu jenis vaksin Covid-19 yang sudah tersedia yakni vaksin Sinovac.
Vaksin buatan China sebanyak 1,2 juta ini tiba di Indonesia pada 6 Desember lalu.
Menurut keterangan Jokowi saat itu, pemerintah akan kembali mendatangkan vaksin Sinovac sebanyak 1,8 juta vaksin pada awal Januari 2021 nanti.
Selain vaksin dalam bentuk jadi, Jokowi menyatakan pemerintah juga akan mendatangkan vaksin dalam bentuk bahan baku curah.
Menurut Jokowi, dijadwalkan sebanyak 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah tiba pada Desember dan 30 juta dosis lagi akan tiba pada Januari 2021.
Baca juga: Vaksin Covid-19 Digratiskan, Politikus PDIP Minta Pemerintah Edukasi dan Sosialisasi ke Masyarakat
Nantinya, vaksin bentuk curah itu akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma.
"Kita amat bersyukur, alhamdulilah, vaksin sudah tersedia. Artinya kita segera bisa mencegah meluasnya wabah Covid-19. Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari BPOM," kata Jokowi.
BPOM Targetkan Izin Vaksin Keluar pada Januari 2021
Meski saat ini vaksin telah tersedia, proses vaksinasi belum bisa dilakukan sekarang ini.
Pasalnya, untuk bisa melakukan vaksinasi, pemerintah harus mendapat izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk setiap jenis vaksin yang dipakai, termasuk untuk vaksin Sinovac.
Terkait izin penggunaan darurat vaksin Sinovac, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito, mengatakan pihaknya masih menunggu data lengkap terkait uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac.
Data uji klinis itu penting untuk mengetahui efektivitas dari vaksin tersebut.
"Kami masih menunggu data yang lebih lengkap lagi untuk mendapatkan EUA," ujar Penny saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (10/12/2020), seperti dikutip dari Kontan.co.id.
Data lengkap terkait vaksin Sinovac berasal dari PT Bio Farma sebagai pendaftar vaksin.
Data tersebut ditargetkan dapat diperoleh oleh BPOM pada akhir Desember dan awal Januari 2021 mendatang.
Pada masa darurat seperti pandemi Covid-19 saat ini, EUA dapat diberikan dengan standar efikasi yang lebih rendah yakni 50 persen.
Dalam kondisi normal, izin baru diberikan apabila efikasinya mencapai lebih dari 70 persen.
Baca juga: Aji Santoso Bicara Ini Soal Vaksin Covid-19
Selain itu data efikasi yang diambil pun cukup dari data sementara atau interim.
Bila sebelumnya data yang diambil setelah pemantauan selama 6 bulan, pada masa pandemi, mengacu pada aturan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bisa dilakukan dengan data 3 bulan.
Meski begitu, Penny menjelaskan, Sinovac selaku produsen vaksin belum mengeluarkan data efikasi.
Sebab, uji klinis tahap ketiga dilakukan lebih dahulu di Brasil dan Indonesia.
"Sampai saat ini Sinovac belum mengeluarkan data efikasi karena memang uji klinis fase tiga untuk Sinovac adalah di Brasil dan Indonesia. Brasil lebih cepat sekitar sebulan, dua bulan. Jadi memang akan kami tunggu juga data dari Brasil sehingga lebih melengkapi lagi," terang Penny.
Selain efikasi, pemberian izin juga akan melihat keamanan dan uji mutu vaksin tersebut.
Uji keamanan terlihat karena telah melalui uji klinis tahap pertama dan kedua yang menunjukkan data keamanan.
Sementara untuk uji mutu, BPOM telah melakukan peninjauan langsung pada pabrik Sinovac di China.
Dari peninjauan tersebut BPOM melihat berdasarkan cara pembuatan obat yang baik (CPOB).
"Dan itu sudah memberikan data yang baik yang bisa kita menyatakan bahwa mutunya cukup datanya," jelas Penny.
Baca juga: Pimpinan MPR Apresiasi Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Masyarakat
Nantinya pengecekan mutu juga dilakukan saat vaksin tiba di Indonesia. Termasuk terhadap 1,2 juta vaksin Sinovac yang telah didatangkan oleh Indonesia sebelumnya.
Indonesia saat ini masih terus mengupayakan vaksinasi vaksin Covid-19. Pemerintah memastikan akan melakukan vaksinasi setelah adanya EUA yang diberikan oleh BPOM.
(Tribunnews.com/Daryono) (Kontan/Abdul Basith Bardan)