Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunjuk mantan Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal (Purn) Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan ( KKIP).
Penunjukkan Suryo Prabowo pun mendapat sorotan.
Sebab, selama ini purnawirawan jenderal bintang tiga itu kerap mengkritik Presiden Joko Widodo.
Sedangkan, institusi tempat ia bernaung saat ini diketuai oleh Jokowi.
Kabar pengangkatan Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP disampaikan oleh Karo Humas Setjen Kemhan RI, Brigjen TNI Djoko Purwanto dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12/2020).
"Pelantikan pejabat baru di jajaran KKIP ini didasarkan kepada Keputusan Ketua Harian KKIP, Nomor: KEP/92/KKIP/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan KKIP," kata Djoko.
Baca juga: Mengenal Suryo Prabowo yang Ditunjuk Prabowo Jadi Ketua Tim Pelaksana KKIP
KKIP diketahui merupakan komite yang mewakili pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan.
Kerap Kritik Jokowi
Kedekatan Suryo Prabowo dengan Menhan diketahui sudah cukup lama. Bahkan, saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2014 dengan Hatta Rajasa, Suryo telah bergabung ke dalam tim pemenangannya.
Tak hanya sekedar bergabung, Suryo juga kerap memberikan kritik kepada Jokowi.
Saat debat Pilpres 2014, misalnya, ia mengritik pernyataan Jokowi usai berbicara tentang Main Battle Tank (MBT) seperti tank Leopard.
Saat itu, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan tank Leopard karena bobotnya yang berat sehingga dapat merusak jalan dan jembatan yang dilalui.
Menurut Jokowi, panser Anoa buatan PT Pindad lebih cocok digunakan di medan tempur Indonesia.
Mendebat argumen Jokowi tersebut, Suryo mengatakan Indonesia akan kalah perang jika Jokowi yang menjadi Presiden RI.
Di Pilpres 2019, Suryo tetap berada di sisi Prabowo Subianto yang kala itu berpasangan dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Suryo aktif berkegiatan di Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.
Dinilai tak layak
Pengangkatan Suryo Prabowo oleh Prabowo Subianto tak lepas dari komentar negatif politisi PDI-P yang juga purnawirawan jenderal TNI, TB Hasanuddin.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P itu menilai tak sepantasnya Suryo Prabowo menerima jabatan tersebut karena kerap mengkritik Presiden Jokowi.
Hasanuddin mengatakan pengangkatan Suryo sebagai Ketua Tim Pelaksana sah secara hukum karena sesuai peraturan perundang-undangan.
Kendati demikian menurut Hasanuddin, rekam jejak Suryo Prabowo yang kerap mengkritik Jokowi, dan sekarang bergabung ke dalam unit kerja yang dipimpin Jokowi terlihat janggal.
"Kalau saya pribadi, sebagai mantan perwira TNI saya malu menerima jabatan itu. Entahlah kalau beliau itu (Suryo Prabowo). Apalagi KKIP itu ketuanya adalah Presiden Jokowi," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12/2020).
"Tapi kalau dulu beliau kerap mengkritisi pemerintah dengan keras kemudian sekarang masuk KKIP, apa tidak malu ? Kalau saya sih, maaf, kalau saya bakal menolak jabatan itu, ini menyangkut harga diri lah," lanjut dia.
Sementara itu, Ketua DPP PKB Faisol Riza menilai rekam jejak Suryo Prabowo yang kerap mengkritik Jokowi tak perlu diingat lagi sebab Pilpres 2019 sudah selesai.
Terlebih Prabowo pun telah menjadi pembantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan.
Ia menyadari jejak digital kritikan Suryo Prabowo kepada Jokowi masih tersimpan rapi dan bisa diakses publik. Kendati demikian ia meminta masyarakat tak mengungkitnya kembali.
"Semua masih ada dalam jejak digital, dan pasti tidak bisa dihapus. Saya kira Pak Prabowo sudah mempertimbangkan apa yang pernah dilakukan oleh Pak Suryo dan yakin Pak Suryo mendukung sikap politik Pak Prabowo yang sekarang menjadi pembantu Pak Jokowi," kata Faisol.