Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan vaksinasi Covid-19 akan digratiskan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan agar program vaksinasi gratis ini dapat berjalan dengan baik, pemerintah didesak untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi targer sasaran.
Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin. Paling tidak, kata dia, target 70 persen dari jumlah populasi harus dapat dipenuhi.
Baca juga: Epidemiolog: Vaksin Covid-19 Gratis Bagi Masyarakat Kebijakan yang Tepat
"Soal data ini selalu jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melibatkan dukcapil, BPJS kesehatan, BKN, TNI, Polri, dan tentu saja BPS. Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik," ujar Saleh, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (17/12/2020).
Saleh sendiri mengapresiasi langkah dan kebijakan Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin untuk rakyat.
Menurutnya hal tersebut adalah tanda keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 di Indonesia.
"Semoga kebijakan ini dapat mempermudah pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Aspirasi agar vaksin digratiskan itu memang menggema pada saat rapat dengan menkes dan beberapa kementerian/lembaga terkait minggu lalu," kata dia.
Baca juga: Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19, Berapa Anggaran yang Disiapkan Menkeu Sri Mulyani?
"Komisi IX menilai bahwa tuntutan masyarakat agar vaksin digratiskan tidak terlalu berat. Karena itu, di dalam salah satu butir kesimpulan rapat waktu itu, hal itu dicantumkan dan disepakati," imbuhnya.
Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI ini pun menyebut gratisnya vaksinasi Covid-19 itu membuat masyarakat tak memiliki alasan untuk menolak vaksin.
"Ternyata presiden sangat mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis," tandasnya.