Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat intelijen, Suhendra Hadikuntono membuat pernyataan mengejutkan.
Suhendra, yang merupakan inisiator Jokowi presiden tiga periode ini, mengaku siap menjadi jaminan bagi penangguhan penahanan bagi Muhammad Rizieq Syihab (MRS) jika pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu mau membuka siapa selama ini menjadi "user" atau jika ada pihak yang menggunakan "jasa"-nya selama ini.
"Bagi saya, MRS ini hanya pion atau bidak catur. 'User' atau pihak yang memainkan dia dari belakang layar pasti ada. Nah, kalau dia mau buka siapa 'user'-nya, saya siap menjadi penjamin penangguhan penahanan dia," kata Suhendra, Sabtu (19/12/2020).
Baca juga: Berkas Perkara Kasus Rizieq Shihab Diambil Alih Mabes Polri, Ini Sikap FPI
Suhendra mengatakan hal senada dia ungkapkan di sela acara pengukuhan pengurus Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (PERIKSHA) 2020-2025 di Jakarta baru-baru ini yang dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo dan mantan Wakapolri Komjen Purn Nanan Sukarna.
"Kita harus tahu, ini apakah ada agenda asing yang bermain di sini atau dalam negeri yang ingin menciptakan instabilitas politik dan keamanan nasional. Jadi jangan mengejar asap, tapi kejar titik apinya," tegas Suhendra.
Menurut dia, kinerja intelijen yang seharusnya sebagai lini terdepan yang berfungsi sebagai mata dan telinga negara, tumpul bahkan tidak berfungsi sama sekali.
"Ini kemunduran kita dalam berbangsa dan bernegara. Mestinya kita mampu menangkap sinyal Presiden. Ingat, intelijen itu tersirat, bukan tersurat. Hal yang terjadi selama ini ibarat 'obat datang nyawa putus' alias selalu terlambat," jelas tokoh nasional ini.
Baca juga: 5 Simpatisan Rizieq Shihab Positif Covid-19 Hasil Rapid Tes Antigen, Mereka Berencana Ikut Aksi 1812
Suhendra meyakini pihak "user" MRS sudah memetakan anatomi kelemahan dengan dampak sosial yang luar biasa.
"Nah, intelijenlah yang atur itu operasi dengan risiko minim dan tanpa dampak sosial. Ingat ya, kita ini negara nomor 4 terbesar di dunia. Standar tinggi yang diharapkan Bapak Presiden harus dicapai, bukan mencari pembenaran sendiri dan menyalahkan pihak lain," ujarnya.
"Coba kembali kita ingat bersama ketika peristiwa bom Thamrin, Jakarta, terjadi. Waktu itu saya mengendus pihak 'user' melalui salah satu selnya akan mengajukan Indonesia ke Amnesti Internasional. Sebelum hal itu terjadi, saya langsung operasi 'counter media', dan mereka kaget karena ketahuan, sehingga tidak meneruskan niatnya, karena saya sudah mendahuluinya. Silakan dicek jejak digital saya di media-media," lanjut Suhendra.
Baca juga: Tak Diizinkan Polisi, PA 212-GNPF-FPI Tetap Aksi ke Istana, Tuntut Pembebasan Rizieq Shihab
Tapi bagi Suhendra, yang terpenting "user" tersebut sudah lebih maju selangkah karena memiliki keberanian mengajukan Indonesia ke Amnesti Internasional.
Hal ini memotivasi mereka, karena sudah pernah menang dalam kasus melawan pemerintah Israel terkait kasus "mark namara".
"Ini yang luput dari radar kita. Inilah salah satu opsi yang akan diambil 'user' MRS. Jangan sampai situasi ini menggangu kinerja Pak Jokowi. Saya sangat berharap Pak Jokowi lanjut tiga periode agar pembangunan bisa berkelanjutan, karena Indonesia butuh eksekutor seperti beliau," tandasnya.