TRIBUNNEWS.COM - Nama mantan calon wakil presiden di Pilpres 2019, Sandiaga Uno, mengemuka di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Sandi disebut-sebut akan menyusul pasangannya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto, sebagai menteri yang membantu kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Pengamat Politik dan Hukum Ketatanegaraan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Agus Riewanto, menilai Sandi bisa dapat karpet merah untuk maju dalam kontestasi Pilpres ke depan jika ditunjuk sebagai menteri.
"Panggung menteri itu menjadi kesempatan seseorang untuk menjadi tokoh nasional," ungkap Agus kepada Tribunnews.com, Senin (21/12/2020).
Sehingga, Sandi dipandang akan dengan mudah menjadi sosok yang akan kembali bertarung di kancah Pilpres, termasuk Pilpres 2024 mendatang.
"Bisa jadi Sandiaga Uno akan mendapat karpet merah untuk menjadi capres atau cawapres di kemudian hari," imbuhnya.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet: Beredar Kabar Jokowi akan Tunjuk 5 Nama Ini Sebagai Menteri, Siapa Mereka?
Hal itu dinilai Agus akan merugikan PDIP.
"Karena (menunjuk Sandi menjadi menteri) memberi panggung dia untuk menjadi tokoh nasional."
"Itu mengganggu PDIP jika PDIP tidak menyiapkan kader dengan baik, bahkan PDIP menyiapkan karpet merah untuk orang lain," ungkap Agus.
Namun, hal itu tidak akan menjadi masalah jika Sandi akan berpindah haluan menjadi 'kader banteng'.
"Itu kalau dia dari Gerindra, kita tidak tahu kalau tiba-tiba pindah ke PDIP, siapa yang tahu," ujar Agus.
Baca juga: Yusril, Sandiaga Uno, AHY, Mumtaz Rais hingga Risma Disebut Berpeluang Jadi Menteri Jokowi
Adapun Agus menyebut, jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Menteri Sosial (Mensos) yang kosong setelah Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara tersandung korupsi, tetap akan menjadi jatah kader partai.
"Logika awam politik, dugaan terkuat karena biasanya pembagian menteri bergantung pada kompensasi yang sudah disepakati oleh Presiden Jokowi dengan partai-partai."
"Besar kemungkinan, dua posisi menteri akan diisi oleh kader dari partai tersebut," ungkap Agus.
Diketahui Edhy Prabowo merupakan kader Gerindra dan Juliari Batubara adalah kader PDIP.
"Lebih banyak (kemungkinan menteri) dari partai daripada dari profesional," ujarnya.
Baca juga: Bocoran Reshuffle Kabinet: 6 Menteri Akan Dilengserkan, Jokowi-Amin Bertemu Empat Mata
Sementara itu reshuffle kabinet dinilai Agus perlu dilakukan setelah dua menteri terlibat kasus korupsi.
"Mau tidak mau presiden harus me-reshuffle kabinet untuk mengisi posisi menteri yang kosong," ungkap Agus.
Namun dari sejumlah nama yang muncul, Agus menyebut hal itu sebagai isu karena penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden.
"Di Undang-undang Kementerian tidak membagi secara pasti berapa jumlah profesional dan berapa dari partai."
"Oleh karena itu, itu kewenangan presiden," ungkap Agus.
Sejumlah Nama Mencuat
Sementara itu selain Sandiaga Uno, sejumlah nama muncul di tengah isu perombakan kabinet.
Nama lain yang santer disebut ialah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
Sebagai kader PDIP yang masa jabatan wali kota memasuki masa purna, Risma disebut-sebut berpeluang menjadi Menteri Sosial.
Risma menyatakan dirinya akan mengikuti apa keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Nanti kita lihat lah, saya ngikuti Bu Mega aja," kata Risma saat ditemui, Senin (14/12/2020), dikutip dari Surya.
Namun Risma enggan menanggapi lebih jauh soal peluangnya menjadi Mensos.
"Enggaklah saya gak pernah ngomong, ya nanti dilihat ya. Yang jelas belum, iki sopo seng ngomong," seloroh Risma.
Baca juga: Membonceng Motor, Risma Keliling Surabaya Imbau Warga Tak ke Luar Kota Libur Natal dan Tahun Baru
Menurut Risma, meskipun nanti ada tawaran untuk itu, dia akan istikharah terlebih dahulu.
Dia mengaku akan menilai diri dulu, sanggup atau tidak.
Selain Risma, kader PDIP lainnya yang disebut berpeluang masuk kabinet adalah Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.
Mantan Wakil Wali Kota semasa Jokowi menjabat Wali Kota Solo ini dianggap cocok jadi Menteri Sosial.
Meski demikian, Rudy, sapaan FX Hadi Rudyatmo, menyatakan belum ada tawaran soal Menteri Sosial.
"Tidak ada telepon. Tidak ada yang menelepon saya," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Jumat (18/12/2020), seperti diberitakan Kompas.com.
Disinggung jika mendapat tawaran itu, Rudy mengaku masih akan mempertimbangkannya.
"Pertimbangannya masih panjang. Pertimbangan masih panjang itu antara siap dan tidak," ungkap dia.
Namun, ketika ditanya pertimbangan apa yang dimaksud, Rudy menjawabnya rahasia.
"Oh, rahasia. Dan nampaknya enggaklah," tutur dia.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Daryono) (Surya/Chaerul Umam)
(Kompas.com/Labib Zamani)