Baca tanpa iklan
Pertama, ancaman demokrasi berupa kebebasan sipil dan politik (offline dan online), ruang partisipasi publik yang terbatas karena pandemi, dan konsolidasi aparat keamanan dalam ruang publik semakin meluas.
Kedua, ancaman politik elektoral, berupa kekuatan oligarki dan dinasti politik yang juga terkonsolidasi secara regulasi maupun kompetisi, serta dilemahkannya peluang calon perseorangan.
Ketiga, keterbatasan dalam pengawasan terhadap pemerintah, seperti yang tercermin dalam korupsi bansos oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara.
Adit pun mengingatkan, salah satu tantangan terbesar tahun 2021 adalah pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada.
Sedangkan pegiat HAM & Demokrasi dari Kurawal Foundation, Donny Ardianto menegaskan salah satu penanda regresi demokrasi di Indonesia di samping pemusatan kekuasaan dan pemberangusan oposisi adalah politisasi penegak hukum.
Dia menilai polisi menjadi alat bagi kekuasaan untuk menekan kritik dan lawan politik dengan menggunakan perangkat hukum.
Robertus Robert, pegiat Demokrasi yang juga dosen UNJ, menegaskan kalau demokrasi baru tumbuh apabila ada partisipasi dari warga negara. Memperkuat dan menyeharkan partai politik merupakan bagian penting dalam Demokrasi.
Dalam dua tahun terakhir, civil society sudah mulai siuman sejak adanya polarisasi akibat pilpres 2014.
Arif Zulkifi, Kepala Pemberitaan Korporat Tempo Media, memaparkan tantangan yang dihadapi dunia pers di tahun 2021 berdasarkan apa yang dijalani di tahun 2020.
Pandemi bagaimanapun membatasi mobilitas dan mempengaruhi cara kerja dunia pers.
Pertama, Pers bekerja di bawah ancaman UU ITE yang membuat pers bisa dikriminalisasi, dan serangan dari pihak-pihak anti demokrasi berupa doxing dan hacking.
Hacking kekinian bukan sekedar situs tidak bisa diakses, melainkan usaha menghapuskan dan menambahkan berita. Belum lagi situasi pandemi memunculkan permasalahan ekonomi di industri media.
Lalu, masih adanya pemahaman yang belum seragam di kalangan pers, bagaimana media bisa memiliki perhatian, konsistensi dengan sikapnya, menjalankan tugas di tengah masyarakat yang terbelah.
"Ada enam nyawa yang melayang, bagaimana kita bisa melihatnya sebagai isu kemanusiaan, terlepas mereka berbalut baju apa, punya ideologi dan pandangan politik seperti apa. Koridor nilai-nilai kemanusiaan ini yang mesti menjadi pegangan bersama," katanya.