Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung langkah pemerintah yang melarang seluruh aktivitas organisasi Front Pembela Islam (FPI).
Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq mengatakan, langkah yang diambil pemerintah adalah semata-mata untuk mengembalikan posisi Islam yang moderat, Islam yang toleran, dan Islam yang ramah.
"Tentu PKB mendukung langkah tersebut, tetapi juga mengingatkan agar para dai dan juga pendukung FPI tetap bekerja menjalankan amar maruf dan nahi munkar. Hanya saja strategi dan caranya saja yang perlu diubah," ujar Maman kepada wartawan, Rabu (30/12/2020).
Baca juga: Penegak Hukum Bakal Turun Tangan Jika Masih Ada yang Pakai Simbol dan Atribut FPI di Indonesia
Ia menyebut, cara melakukan amar maruf adalah dengan cara yang baik, sementara dalam menegakkan nahi munkar pun harus dilakukan dengan konstruktif, tidak kriminal, tidak anarkis, tidak juga melanggar hukum.
"Islam adalah agama yang mengedepankan dialog, Islam adalah agama yang menginginkan terciptanya harmoni," ucapnya.
Setelah dilarangnya kegiatan FPI, kata Maman, PKB berniat memfasilitasi para eks FPI untuk sama-sama belajar bagaimana merusmuskan kembali dakwah yang betul-betul menggugah dan mengajak, bukan mengejek.
Dakwah yang merangkul bukan memukul, dakwah yang memberikan argumentasi tentang kebenaran, kebaikan dan keindahan Islam.
"Ini bisa menjadi momentum umat Islam untuk kembali menguatkan komitmen keislamannya, Islam yang menjadi energi untuk perdamaian dan juga perubahan," paparnya.
"Sekaligus juga meneguhkan kembali komitmen kebangsaan. Nilai kebangsaan hubul waton minal iman, mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan," sambungnya.
Terkait nasib para santri di Markaz Syariah Megamendung milik Habib Rizieq Shihab, Maman mengingatkan dan meminta pemerintah untuk memperhatikan juga nasib para santrinya.
"Jangan sampai, karena konflik lahan masa depan anak-anak muda yang mencari ilmu itu terabaikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan kesempatan untuk memberikan wawasan keislaman yang kuat soal akidah, syariah dan juga nilai-nilai kebangsaan," papar Anggota Komisi VIII DPR itu.