PKS Beri Skor Tak Sampai 5 Untuk Kerja Pemerintah di Sektor Ekonomi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS Anis Byarwati memberikan skor tidak sampai lima dari nilai satu sampai 10, untuk kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian pada 2020.
"Kalau dari satu sampai 10, tidak bisa dibilang tengah-tengah karena kondisi 2020 memburuk. Ya mungkin sedikit menjelang angka lima," ujar Anis dalam Webinar Catatan Politik AKhir Tahun 2020 DPP PKS, Rabu (30/12/2020).
Menurutnya, pada tahun ini memang terdapat pandemi Covid-19, tetapi hal itu tidak bisa dijadikan dalih pemerintah sebagai penyebab buruknya kondisi ekonomi Indonesia.
Baca juga: Kaya Potensi Ekonomi Kreatif, Kawasan Kota Tua Diusulkan Jadi Heritage Tourism
"Saya kira pemerintah tidak bisa berdalih untuk mengatakan bahwa semua-muanya karena pandemi. Karena sebelumnya kita juga sering evaluasi," ungkap Anis.
Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia memang sudah memiliki tren yang tidak bagus sebelum pandemi.
"Kita tidak bisa mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik saja dan karena ekonomi kita fondasinya memang kurang bagus sehingga ketika terjadi pandemi, bertambahlah," ucap Anggota Komisi XI DPR itu.
Baca juga: Menko Perekonomian Optimistis pada Pemulihan Ekonomi di Tahun 2021
Di tengah pandemi ini, Anis mengatakan faktor utama terjadi pada krisis kesehatan, namun pemerintah mengalokasikan upayanya untuk pemulihan ekonomi.
"Padahal tidak ada ekonomi tanpa mesyarakatnya sehat. Masyarakat itu bukan saja kehilangan daya belinya, tetapi yang punya pun menahan daya belinya karena masih ada Covid," tandas dia.
Baca juga: Ekonom Rizal Ramli Sebut Ekonomi RI Masih Akan Sulit Bangkit Pada 2021
Selain itu Anis juga menyoroti perihal aspek lain yang mempengaruhi kondisi ekonomi ini, seperti kemiskinan juga peningkatan angka pengangguran.
"Peningkatan pengangguran cukup signifikan menjadi 9,7 juta jiwa ini perlu perhatian serius karena nanti efeknya besar. Jadi memang saya kira kemiskinan, pengangguran, kesehatan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah," tutur Anis.