Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai penanggung jawab program penurunan stunting.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan nantinya BKKBN yang akan memimpin program penanggulangan stunting yang kini angkanya mencapai 27,6 persen.
Nantinya program penurunan stunting masuk ke dalam program pembangunan keluarga.
Landasan hukumnya yakni undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
Baca juga: Presiden Tunjuk BKKBN sebagai Penanggung Jawab Penanganan Stunting
"Sehingga pembangunan keluarga tidak hanya terbatas kepada masalah pembatasan angka kelahiran dan penjarangan angka kelahiran tetapi betul-betul pembangunan keluarga yang integral salah satunya yang menjadi isu besar adalah masalah penurunan angka stunting," kata Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2021).
Presiden menurut Muhadjir meminta BKKBN membuat langkah langkah konkrit dan terukur untuk target penurunan stunting hingga 2024 nanti.
Presiden menargetkan angka stunting turun hingga mendekati angka 14 persen.
Baca juga: Kepala BKKBN Optimis Bisa Tekan Prediksi Angka Stunting 7,2 Juta Bayi Pada Tahun 2024 Jadi 3,5 Juta
"Presiden menyampaikan bahwa untuk pemetaan stunting di Indonesia sebenarnya sudah sangat detail dan jelas, dan beliau menekankan supaya itu dijadikan dasar untuk kita membuat langkah-langkah konkrit, detail dan terukur sampai tahun 2024 nanti," katanya.
Menurut Muhadjir nantinya program penurunan stunting akan difokuskan dibeberapa kementerian saja.
Tujuannya agar program penurunan stunting dapat terkonsolidasikan dengan baik sampai 2024 nanti.
"Begitu juga alokasi anggaran yang selama ini tersebar di 20 kementerian dan lembaga, beliau meminta supaya difokuskan kepada beberapa Kementerian yang memang memiliki perpanjangan tangan langsung ke bawah," katanya.
Baca juga: Lemhanas: Tahun Depan Pemerintah Perlu Antisipasi Stunting dan Kurang Gizi pada Anak-anak
Muhadjir mengungkapkan alasan Presiden Jokowi concern terhadap penurunan angka stunting.
Salah satunya yakni dampak yang ditimbulkan akibat bayi atau anak yang terkena stunting.
"Kenapa angka stunting ini menjadi perhatian dari bapak Presiden, karena kita tahu kalau orang, atau anak, atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa, menjadi usia produktif," kata Muhadjir.
Berdasarkan data Bank Dunia jumlah angkatan kerja Indonesia yang sewaktu bayinya mengalami stunting mencapai 54 persen. Artinya 54 persen dari jumlah angkat kerja Indonesia merupakan penyintas stunting.
"Inilah Kenapa bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat-sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini," katanya.