Baca tanpa iklan
- satu kader Demokrat aktif
- satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif
- satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi
- satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu
- satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan
Terkait keterlibatan pejabat penting itu, AHY mengaku sudah berkirim surat kepada Jokowi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi.
Apalagi, gerakan ini dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY.
AHY juga mengungkapkan, informasi tersebut berdasarkan laporan dan aduan dari para pimpinan dan kader Partai Demokrat.
Demokrat Sebut Nama Moeldoko
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menjawab teka-teki siapa sosok yang disebut dalam konferensi pers AHY.
Pada Senin malam, Herzaky akhirnya angkat bicara terkait nama dari sosok tersebut.
Nama yang dimaksud ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat adalah Moeldoko.
"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin malam.
Ia melanjutkan, hal ini bukan soal perkara Partai Demokrat melawan Istana.
Melainkan, kata dia, hal ini mengenai penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Jokowi.
Saat ini, Partai Demokrat menunggu respons Presiden Jokowi terkait surat yang diberikan Ketum Partai Demokrat.
Herzaky mengaku, Demokrat sudah mendapat info bahwa Presiden sudah membaca surat tersebut.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Demokrat: Moeldoko Ingin Ambil Alih Partai secara Inkonstitusional untuk Kepentingan 2024"
(Tribunnews.com/Sri Juliati, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)