Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tidak akan melanjutkan program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji atau upah di 2021.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, anggaran BLT gaji kepada pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta itu tidak dianggarkan dalam APBN 2021.
Hal itu disampaikan Ida kepada media usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan, Sabtu (30/1/2021).
"Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti, kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021," ujar Ida dalam rekaman yang dibagikan Biro Humas Kemenaker.
Namun, Ida menuturkan sebagian program bantuan kepada pekerja terdampak pandemi Covid-19 tetap dilanjutkan tahun ini.
Meski tidak menyebutkan secara rinci program yang dimaksud, namun Ida mengatakan program itu tetap berjalan hingga kondisi perekonomian normal kembali.
Pasalnya, pandemi Covid-19 telah mengerek jumlah pengangguran menjadi 9,77 hingga Agustus 2020.
Oleh sebab itu, menurutnya dibutuhkan program-program pemerintah guna membantu pekerja yang kehilangan pekerjaannya.
"Program-program itu sebagian akan terus jalan sampai kondisinya kembali normal, memang diarahkan untuk menangani dampak pandemi covid-19," jelasnya.
Berdasarkan catatan Tribun, salah satu program bagi pekerja terdampak Covid-19 yang masih berlanjut di tahun ini adalah program Kartu Prakerja.
Baca juga: Cek Penerima dan Cara Mencairkan BLT UMKM Rp 2,4 Juta, Login eform.bri.co.id/bpum, Siapkan NIK
Baca juga: Menaker Ida : Belum Dapat Perintah Lanjutan Bantuan Subsidi Upah 2021
Meskipun dipastikan lanjut, namun hingga saat ini Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja belum membuka pendaftaran gelombang 12.
Terkait dengan BLT subsidi gaji, pencairannya sendiri belum mencapai 100 persen pada Januari lalu.
Ida sempat menuturkan pemerintah belum mencairkan BLT bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta kepada 270.489 calon penerima.
Jumlah itu terdiri dari 110.762 pekerja pada termin pertama dan 159.727 pekerja di termin kedua.
"Kenapa tidak tersalurkan 100 persen? Kami bisa menjelaskan, ada beberapa penyebab belum tersalurkan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.
Sementara itu, pemerintah telah menyalurkan BLT kepada 12,29 juta pekerja pada termin pertama.
Kemudian, total pekerja yang mendapatkan BLT pada termin kedua sebanyak 12,24 juta orang.
Dari sisi anggaran, total dana yang dikucurkan sebesar Rp 29,44 triliun atau 98,91 persen dari target sebesar Rp 29,76 triliun.
Terdiri dari Rp 14,75 triliun pada termin pertama dan Rp 14,69 triliun pada termin kedua.(tribun network/ras/dod)