Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPC Demokrat Kota Bogor Dodi Setiawan mengaku tidak pernah keberatan dengan adanya iuran ke DPP Partai Demokrat.
Menurutnya, iuran tersebut tidak dipatok nilainya dan penggunaanya pun untuk korban bencana alam yang terjadi di beberapa daerah.
"Daerah disebut mengeluh iuran ke DPP itu tidak benar. Iuran sudah ada sejak era Sekjen Hinca Pandjaitan, dan iuran itu pun dibagikan lagi ke masyarakat terdampak bencana," ucap Dodi saat dihubungi, Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Baca juga: DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Tegaskan Belum Pernah Dimintai Iuran oleh DPP Partai Demokrat
Ia menyebut, iuran diberikan seiklasnya, jika ada Rp 1 juta maka langsung ditransfer ke rekening DPP Partai Demokrat.
"Kalau ada rejeki lebih Rp 2 juta ditransfer, tapi tidak ada paksaan dan ini pun untuk bencana, bukan untuk yang lain," paparnya.
Terkait ada pihak yang ingin kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kepemimpinan Partai Demokrat, Dodi menegaskan kader di Kota Bogor tidak pernah mendukung gerakan tersebut.
"Kami tegak lurus kepada ketua umum sekarang Mas AHY yang sah dari hasil Kongres (Maret 2020). Tidak ada yang melakukan gerakan ingin KLB (Kongres Luas Biasa)," kata Dodi.
Baca juga: Keluhan Daerah dengan AHY: Soal Iuran Hingga Ingin Punya Figur Pemimpin Matang
Ia pun menyebut kader Demokrat di Jawa Barat telah membuat pakta integritas untuk setia dan taat kepada Ketua Umum Demokrat AHY.
"Kami semua tegak lurus, tegak berdiri dengan ketua umum kami, mas AHY. Kalau ada yang melenceng, dengan terpaksa kami ajukan ke ketua umum, dan ketua umum minta fraksi akan PAW," tutur Dodi.
Sebelumnya, Forum pendiri dan senior Partai Demokrat menyampaikan alasan menginginkan perubahan di partai berlambang bintang Mercy kepemimpinan AHY.
Baca juga: Dugaan Kudeta Demokrat, Komunikolog Politik : Pemerintah Perlu Beri Perlindungan pada Partai Politik
Alasan tersebut disampaikan mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Ahmad Yahya menyikapi pernyataan AHY dengan menyebut ada pihak yang berencana mengambil alih paksa kepemimpinannya.
"Kami menerima aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC, sehingga menjadi beban teman-teman di daerah,” kata Yahya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (2/2/2021).
Menurutnya, hal tersebut tidak pernah terjadi saat kepemimpinan Ketua Umum Demokrat sebelumnya, baik era Subur Budi Santoso, almarhum Hadi Utomo dan Anas Urbaningrum.