TRIBUNNEWS.COM - Berikut update dari dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang dilontarkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Istana akhirnya bersikap atas surat yang dikirim AHY ke Presiden Jokowi.
Sementara itu, Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan dirinya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kudeta seperti yang dituduhkan.
Di sisi lain, kader Demokrat, Marzuki Alie menyatakan bakal mempertimbangkan langkah hukum.
Berikut update dari dugaan kudeta di Demokrat sebagaimana dirangkum Tribunnews.com, Kamis (4/2/2021):
1. Istana Pastikan Tak Balas Surat AHY
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno memastikan Presiden Jokowi tidak akan membalas surat AHY.
"Jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021) seperti dikutip dari Kompas.com.
Baca juga: Demokrat Nyatakan 100 Persen Tetap Solid Bersama AHY
Jokowi memutuskan tidak membalas surat AHY karena isi surat tersebut dipandang adalah urusan internal Demokrat.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar dia.
2. Moeldoko Klaim Tak Miliki Kekuatan untuk Kudeta
Moeldoko mengatakan dirinya merupakan orang di luar Demokrat yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kudeta.
Selain itu, proses penggantian kepemimpinan Demokrat juga sudah diatur lewat AD/ART.
"Saya siapa sih? Saya ini apa? Wong biasa-biasa aja. Di Demokrat ada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), ada putranya, Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut dia," kata Moeldoko, Rabu (3/2/2021) di kediamannya, dikutip dari Kompas.com.
Moeldoko juga heran pertemuannya dengan kader Demokrat disikapi berlebihan termasuk berkirim surat ke Presiden.
"Orang ngopi-ngopi kok masa lapor Presiden, yang enggak-enggak aja," ujar dia.
Meski demikian, Moeldoko mengakui ia beberapa kali bertemu dengan sejumlah pihak.
Namun, ia tak menyebutkan detail pihak-pihak yang dimaksud.
Baca juga: Legislator Demokrat Minta Semua Pihak Tunggu Sikap Mendagri terkait Nasib Bupati Orient Riwu Kore
Moeldoko mengungkap pertemuan itu beberapa kali dilakukan di rumahnya dan beberapa kali di hotel.
Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko mengaku mendengarkan banyak cerita dan emosi.
"Bingung juga ya saya, orang ngopi-ngopi kok bisa ramai begini," kata dia.
3. Marzuki Alie Pertimbangkan Langkah Hukum
Kader Demokrat, Marzuki Alie berencana untuk melakukan upaya hukum atas tudingan ikut terlibat melakukan kudeta di internal Demokrat.
Marzuki menyatakan, langkah hukum itu sebagai pembelajaran agar setiap orang berhati-hati dengan ucapan.
"Jadi saya akan lakukan langkah hukum, pasti, untuk memberikan pembelajaran kepada yang mengurus saat ini supaya hati-hati dengan ucapan," ucap Marzuki, dikutip dari Kompas.com.
Mantan Sekjen DPP Demokrat ini menyatakan melontarkan tuduhan di ruang publik adalah hal yang tidak baik.
Ia pun meminta sejumlah orang yang menyebut nama dirinya untuk membuktikan tuduhan itu.
"Syarief Hasan, Herman Khaeron, Rachland Nashidik, menyebutkan nama, itu artinya sudah menuduh. Ini harus dibuktikan," ujarnya.
"Kalau mereka tidak bisa membuktikan, tuntutan saya adalah mereka diberikan sanksi. Kalau tidak, saya bawa ke ranah hukum, pasti itu," lanjutnya.
Baca juga: Polemik Kudeta Partai Demokrat: Marzuki Alie Ambil Jalur Hukum, Moeldoko Sebut Seperti Dagelan
Setelah namanya terseret dalam pusaran isu kudeta di Partai Demokrat, Marzuki pun mengaku sudah menghubungi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lewat WhatsApp.
Namun, hingga saat ini, Marzuki mengaku pesan singkatnya belum dibalas oleh SBY.
(Tribunnews.com/Daryono/Whiesa) (Sumber: Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)