Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menilai, adanya isu pengambilalihan paksa Partai Demokrat memberikan keuntungan kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko.
AHY, kata Ray, diuntungkan karena adanya isu tersebut akan membuat konsolidasi internal lebih ditingkatkan.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Para Syndicate bertajuk 'Isu Reshuffle, Pilkada, Kudeta Demokrat: Bola Panas Istana?', Jumat (5/2/2021).
Baca juga: Mahyudin: Urgensi RUU BUMDes Demi Kemajuan Desa
"Apakah Pak Moeldoko dirugikan dan AHY dirigikan? enggak kalau bacaan saya, dua-duanya malah diuntungkan dengan peristiwa ini. AHY diuntungkan karena katakanlah dengan ini dia melakukan konsolidasi yang lebih kuat lagi," kata Ray.
Sementara itu, Ray melihat kini sosok Moeldoko sedang menjadi perbincangan publik lantaran dirinya pihak eksternal yang disebut akan mengkudeta AHY.
Baca juga: Politikus Demokrat Kritik Sikap Istana yang Tak Balas Surat AHY: Itu Peninggalan Politik Masa Lalu
Dengan kejadian ini, publik mengetahui bahwa ada keinginan dari Moeldoko untuk maju dalam perhelatan Pilpres 2024.
Menurut Ray, hal itu tentu menguntungkan bagi Moeldoko, karena akan mendongkrak popularitas Kepala Staf Kepresidenan itu.
"Moeldoko diuntungkan dengan peristiwa ini karena tiba-tiba menjadi perbincangan secara nasional. Orang mengetahui dan mebyadari sekarang bahwa ada keinginan dari Pak Moeldoko untuk menjadi calon presidwn 2024 mendatang. Dan popularitas yang dia bangun 2, 3 hari ini adalah popularitras yang tak terduga sendiri oleh Pak Moeldoko," kata Ray.
Jokowi Tak Balas Surat AHY
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Hak presiden untuk menjawab atau tidak. (tapi) Partai Demokrat sangat menyayangkan," ujar Syarief Hasan saat dihubungi, Jakarta, Kamis (4/2/2021).
Sementara itu, politikus Demokrat, Rachland Nashidik, menyebut persoalan rencana pengambilalihan paksa atau kudeta AHY turut menjadi persoalan pemerintah karena adanya peran Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan.
Baca juga: Demokrat: Jika Tak Ada Hubungan dengan Presiden, Jokowi Semestinya Jawab Surat AHY
"Pak Pratik, Pak Moeldoko itu orang istana, anak buah Presiden Jokowi, bukan internal Partai Demokrat," tulis Rachland dalam akun Twitternya.
"Begini saja. Kami urus masalah internal kami dengan kader-kader itu. Pak Jokowi urus masalah "internal" Istana dengan Pak Moeldoko. Perlu dicegah impresi publik bahwa perilaku politik buruk yang berhasil kami bongkar itu adalah hal yang diijinkan Presiden," tulis Rachland.
Baca juga: Alasan Munculnya Isu Kudeta di Partai Demokrat, Pengamat: Popularitas AHY Jauh Dibawah SBY
Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak akan menanggapi surat dari Ketua Umum Demokrat AHY yang meminta klarifikasi adanya gerakan kudeta partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dalam video yang diterima Tribunnews.com, Kamis, (4/2/2021).
"Kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno.
Alasannya menurut dia, masalah tersebut merupakan masalah internal partai Demokrat.
Baca juga: Soal Surat dari AHY ke Jokowi, Istana: Kami Tidak Perlu Menjawab Surat Tersebut
Mekanisme penyelesaian masalah tersebut telah diatur dalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Perihal rumah tangga internal partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur didalam AD/ART," katanya.
Pratikno membenarkan bahwa AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan partai tersebut.
Surat diantarkan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsa.
"Iya benar kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden, diantar langsung oleh pak Sekjen Partai Demokrat," katanya.