Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung mendukung Provinsi Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN).
Menurutnya, Kementerian Perhubungan akan menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan yang akan menjadi Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan di Provinsi Maluku.
“Bapak Presiden secara khusus sudah menegaskan bahwa Pelabuhan yang merangkap lumbung ikan di Maluku ini harus segera dikerjakan. Kami sudah melakukan studi secara mendalam dan didukung juga oleh studi yang dilakukan World Bank bahwa daerah ini (Tulehu, Ambon) menjadi salah satu preferensi lokasi dibangunnya pelabuhan baru yang diintegrasikan dengan kegiatan perikanan,” jelas Menhub, Jumat (5/2/2021).
Menhub menegaskan daerah Tulehu, Ambon menjadi salah satu alternatif tempat yang baik sebagai lokasi dibangunnya pelabuhan baru karena kondisi perairan yang tenang dan memiliki kedalaman yang baik.
“Kami akan menunjuk konsultan terbaik agar kita mendapatkan pelabuhan yang baik dengan kondisi perairan yang tenang, draft kedalaman yang baik, dan dengan biaya yang semurah-murahnya,” jelas Menhub.
Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar dari pelabuhan baru ini akan dibangun menggunakan APBN.
Baca juga: Pemerintah Kembangkan Lumbung Ikan Nasional di Maluku, Target Produksi 750 Ribu Ton
Selanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur tambahannya akan dilakukan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sementara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, paling lama tahun 2022 pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Maluku sebagai LIN harus sudah bisa berjalan.
Dia menuturkan pihak independen juga dilibatkan dalam peninjauan lokasi untuk memberi masukan supaya pembangunan LIN benar-benar bermanfaat ke depannya.
"Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antara pelabuhan, kawasan industri perikanan dan pelabuhan perikanan harus disatukan di satu kawasan. Sesuai arahan Presiden ini harus segera dilakukan, karena di hampir semua provinsi investasi sudah dilakukan, yang belum di Maluku," urainya.