Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Buruh For Jokowi, Mudhofir Khamid menilai, Presiden Jokowi tidak cawe-cawe dalam kudeta partai Demokrat.
"Saya pastikan bahwa Presiden Jokowi tidak akan ikut campur persoalan Partai Demokrat," kata Mudhofir dalam keterangan tertulis, Senin (8/2/2021).
Menurut Mudhofir, pertemuan antara Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan kader dan bekas kader Partai Demokrat merupakan hal lumrah .
"Saya anggap pertemuan itu adalah hal yang wajar saja. Apalagi Moeldoko orang terbuka bagi siapapun yang ingin bersilaturahmi," kata dia.
"Saat saya menjabat sebagai presiden KSBSI maupun tidak, Moeldoko masih selalu terbuka untuk bertemu dengan saya untuk mendiskusikan masalah perburuhan maupun isu lainya. Ini menunjukan bahwa Moeldoko adalah salah satu pejabat yang gampang untuk ditemui kapan saja," ujarnya.
Baca juga: Popularitas Demokrat Melejit, PKS: Isu Kudeta Jika Ditangani dengan Baik Bisa Bawa Insentif Politik
Dia mengatakan, Jokowi saat ini sedang fokus terhadap penanganan serta pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19.
Baca juga: Balitbang Demokrat Catat Ada 4200 Lebih Artikel Terkait Isu Kudeta
"Seperti yang telah disampaikan Pak Moeldoko pertemuan itu tidak ada urusannya dengan presiden. Jadi, jangan kaitkan lagi konflik internal Partai Demokrat dengan presiden," ujarnya.
Baca juga: Wow, Popularitas Partai Demokrat dan AHY Melejit Sejak Kasus Kudeta Terkuak
Dia mengatakan, relawan buruh bersama relawan relawan lainnya yang telah berjuang memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019 tidak akan tinggal diam jika presiden terus diganggu.
"Jangan coba-coba ganggu Pak Jokowi, kami akan bela presiden sampai masa baktinya usai," terangnya.
Mudhofir meminta agar Partai Demokrat segera berbenah kedalam agar meraih suara gemilang pada tahun 2024 nanti.
Jika, memang AHY merasa didukung oleh DPD dan DPC kenapa harus ribut soal kudeta.
Masih menurut Mudhofir, dalam sebuah organisasi manapun yang namanya Kongres Luar Biasa (KLB) bukan barang haram asal sesuai dengan AD/ART.
"Setiap organisasi punya aturan main sendiri-sendiri soal KLB. Jadi, kalau selesaikan saja secara internal jangan tembak kanan tembak kiri," kata dia.