Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi masyarakat ataupun organisasi nirlaba disebut banyak yang tak transparan dalam pengelolaan dana bantuan kemanusiaan yang diterima dari masyarakat.
Dana itu diketahui juga kerap disalahgunakan.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae mengatakan hal tersebut diketahui setelah PPATK menganalisis rekening milik ormas maupun organisasi nirlaba yang kerap menerima bantuan kemanusiaan.
Baca juga: Polri Masih Pelajari Dugaan Unsur Pidana di Balik 92 Rekening FPI yang Diblokir PPATK
"Bantuan kemanusiaan itu sebenarnya memang benar dipakai untuk bantuan gempa bantuan lain-lainnya. Tetapi sebagiannya itu ternyata dalam realisasinya itu tidak transparan. Jadi inilah sebabnya kenapa bantuan-bantuan untuk saudara kita di Suriah di Palestina, Uighiur dan lain sebagainya itu perlu kita audit," kata Dian Ediana Rae dalam diskusi daring, Rabu (10/2/2021).
PPATK, kata Dian Ediana Rae, memang bertugas melakukan audit dan monitoring terhadap pergerakan dana bantuan tersebut.
Baca juga: PPATK Temukan Dugaan Perbuatan Melawan Hukum pada Beberapa Rekening Milik FPI
Pengawasan itu bertujuan untuk melacak transaksi yang terkait dugaan kasus teroris.
"Memang ini hanya salah satu tugas PPATK saja, PPATK itu tidak menangani hanya kasus terorisme. Itu ada korupsi ada, ada narkoba dan lain-lain sebagainya. Tetapi ini merupakan salah satu prioritas kita karena ancaman terhadap negara kita ini sangat-sangat besar. Tetapi kelihatannya transparansi terkait hal-hal bantuan seperti ini itu sangat-sangat buruk," jelas Dian Ediana Rae.
Baca juga: Polri Bakal Evaluasi Terkait Temuan PPATK Soal Dugaan Unsur Pidana di Balik Rekening FPI
Dari hasil analisisnya, lanjut Dian, PPATK juga menemukan adanya dana bantuan yang dikelola organisasi masyarakat ataupun organisasi nirlaba telah disalahgunakan.
Dijelaskan Dian Ediana Rae, bantuan dana kemanusiaan itu digunakan untuk kepentingan pribadi, investasi hingga pendanaan kegiatan terorisme.
Namun, dia tidak menjelaskan lebih rinci daftar ormas dan organisasi nirlaba yang terlibat kasus tersebut.
"Kita mencatat bahwa memang bantuan-bantuan yang telah diterima itu ternyata dipakai untuk tujuan-tujuan yang menyimpang. Sebagian untuk dipakai pribadi, sebagian yang dipakai investasi, sebagian juga dikirimkan ke lembaga-lembaga tertentu yang kita curigai sebagai terlibat kegiatan terorisme," ujarnya.