Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda TNI Anwar Saadi mengatakan aspek Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah untuk membatasi aspek strategi dan taktis di dalam pelaksanaan tugas operasi.
Selain itu, ia juga mengatakan pemahaman dan implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) di dalam pelaksanaan tugas operasi harus menjadi pedoman di dalam setiap tindakan prajurit.
Baca juga: Panglima TNI Perintahkan Pangdam V Brawijaya Bombardir 210 RT di Jatim yang Berstatus Zona Merah
Hal tersebut disampaikan Anwar saat menutup Seminar Tentang Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional Bagi Satuan Operasi TNI di Hotel Amaroossa Grande kota Bekasi pada Kamis (11/2/2021).
“Karenanya setiap prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas hendaknya benar-Benar mengetahui, memahami dan dapat melaksanakan tentang tindakan apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan,” kata Anwar dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Kamis (11/2/2021).
Anwar juga mengatakan pelaksanaan webinar tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang HAM dan Hukum Humaniter Internasional, khususnya kepada para prajurit TNI yang bertugas di satuan Operasi setingkat Batalyon sebagaimana arahan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
“Saya merasa yakin melalui kegiatan seminar ini, dengan sosialisasi yang direncanakan kiranya dapat dicapai, yaitu untuk memberikan pembekalan, pengetahuan dan pemahaman tentang penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia serta Hukum Humaniter Internasional bagi prajurit TNI, khususnya satuan setingkat Batalyon,” kata Anwar.
Baca juga: TNI Jadi Tracer Covid-19, PKS: Pendekatan ke Masyarakat harus Santun dan Persuasif
Seminar pada hari kedua tersebut lebih difokuskan membahas Hukum Humaniter Internasional.
Sejumlah pembicara yang hadir antara lain Brigjen TNI (Purn) Wahyu Wibowo, Brigjen TNI (K) Tutty Meliana dari Direktorat Hukum Angkatan (Darat Dirkumad) dan Alexandre Faite dari Delegasi International Committee The Red Cross (ICRC) atau yang biasa disebut Palang merah Internasional untuk wilayah Indonesia dan Timor Leste.