Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, hubungan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjalin baik.
Menurut AHY, Jokowi tidak mengetahui keterlibatan pejabat Istana dalam isu kudeta dirinya oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).
Baca juga: Demokrat Heran Presiden Jokowi Lempar Wacana Revisi UU ITE Tapi Tolak RUU Pemilu
Baca juga: Jokowi Minta Dikritik, Demokrat: Mungkin Ditujukan ke Pendukungnya yang Selama Ini Hanya Memuji
"Terhadap hal itu, saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti para kader. Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi cukup baik," kata AHY melalui keterangan yang diterima wartawan, Kamis (18/2/2021).
Sebagai bentuk kewaspadaan, AHY menyebut para pelaku GPK-PD telah membaca AD/ART bahwa syarat untuk dilaksanakannya Kongres Luar Biasa (KLB) harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP).
Para pelaku GPK-PD itu kini menyiarkan berita bohong bahwa SBY selaku Ketua MTP merestui gerakan tersebut.
AHY menegaskan hal itu tidak benar, hoaks dan fitnah.
"Bapak SBY berada di belakang kita semua, para pemilik suara yang sah," ujar AHY.
AHY mengatakan, SBY mendukung penuh kepemimpinan Partai Demokrat oleh AHY sesuai hasil Kongres V PD tanggal 15 Maret 2020.
Hal itu berdasarkan surat yang pernah SBY tulis dan dikirimkan kepada para Ketua DPD, DPC dan seluruh kader, pada 5 Januari 2021.
"Dalam surat itu, beliau juga mengingatkan untuk tidak adanya matahari kembar dalam kepemimpinan Partai Demokrat," ucapnya.
"Sedangkan, dalam menghadapi GPK-PD, beliau menitipkan pesan dan amanah kepada kita: agar kita kuat, karena yang kuat dan solid akan menang," pungkas AHY.
Kudeta
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.
AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.
Baca juga: Tepis Isu Abaikan Jasa Pendiri Partai, AHY Bertemu Mantan Ketum Demokrat Subur Budhisantoso
Baca juga: Demokrat Ngotot Pilkada 2022, Gerindra: Mungkin AHY Mau Maju di Pilgub DKI
"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).
AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.
AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.
Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
Baca juga: Rencana Pemilu 2024, Legislator Demokrat Ingatkan Soal Jatuhnya Korban Penyelenggara Pemilu di 2019
Baca juga: Satu-satunya Tahanan yang Berani Pukul Bibir Petugas Rutan KPK, Inilah Sosok dan Profil Nurhadi
Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.
Oleh karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.
Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, yakni Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para kedar Demokrat lainnya.